Ambon, BM – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail (MI), mengukuhkan Felicia Maria Wattimena yang adalah Ketua TP-PKK Kota Ambon, sebagai Bunda Generasi Berencana (GenRe) Kota Ambon di Hotel Marina, Selasa, (21/06/2022).
Pengukuhan isteri Penjabat Walikota Ambon itu, berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Nomor 66/PK.02.02/J4/2022 tentang Pengukuhan Bunda GenRe Kota Ambon, diselengi dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting, dengan menghadirkan Kepala Bapedda Maluku Anthon Lailossa dan Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Sarles Brabar sebagai narasumber.
Sederet pejabat daerah yakni, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Halima Soamole, Kadis Ketahanan Pangan Luthfi Rumbia, Widyaiswara Ahli Utama Sartono Pining, Sekda Kota Ambon Agus Ririmese, para anggota TP-PKK Provinsi Maluku dan Kota Ambon serta undangan lainnya, hadir dalam pengukuhan tersebut.
Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi MI mengaku, belum genap sebulan sejak Boedewin Wattimena dilantik sebagai Penjabat Walikota Ambon, dirinya telah diundang menghadiri dua kegiatan penting, yaitu Pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan Rakor Percepatan Penuruan Stunting serta Pengukuhan Bunda GenRe Kota Ambon.
Hal ini, kata isteri Gubernur Maluku itu, menunjukkan bahwa Penjabat Walikota Ambon memiliki perhatian besar pada hal-hal dasar yang diamanatkan UU, setiap anak berhak hidup sehat.
“Hari-hari ini, Stunting bukan sekedar permasalahan nasional, tapi juga permasalahan global. Dalam kerangka pembangunan kualitas SDM, permasalahan Stunting mempunyai dampak yang sangat merugikan kesehatan maupun produktivitas ekonomi dalam jangka pendek maupun panjang,” kata Widya.
Melalui Program GenRe, sambung Widya, remaja diajak untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), sehingga mampu melangsungkan pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan mengandalkan kekuatan masing-masing. Kita perlu bersinergi. Kita perlu kerja kolaborasi untuk percepatan penurunan stunting. Mari tetap bangun koordinasi, temukan kekuatan masing-masing untuk disenergikan menjadi kekuatan bersama. Hanya dengan begitu, angka Stunting bisa kita turunkan,” ujar Widya.
Ia berharap, kegiatan Rakor dapat memberikan pemahaman, menyatukan komitmen, merumuskan langkah startegis secara tepat, membangun kerjasama lintas sektoral untuk percepatan penurunan Stunting di Kota Ambon. Setiap OPD, para camat, para raja, kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, bahkan setiap orang yang hadir memiliki tanggung jawab akan hal ini.
“Mungkin tupoksi kita tidak bersinggungan dengan Stunting, tapi minimal kita punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat kita, mensosialisasikan kepada tetangga, saudara, teman-teman, orang-orang di sekeliling tentang bahaya Stunting,” tutup Widya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Penjabat Walikota Ambon, Boedewin Wattimena mengatakan, dirinya telah menetapkan 11 kebijakan prioritas, dimana satu dari belasan kebijakan prioritas tersebut berhubungan dengan percepatan penurunan Stunting, yaitu penyelarasan arah kebijakan pembangunan kota Ambon dengan pemerintah pusat dan provinsi Maluku. Hal ini dimaksudkan agar percepatan penurunan Stunting menjadi salah satu kebijakan prioritas sampai di tingkat desa kelurahan. Artinya seluruh aparatur pemerintahan harus memiliki komitmen yang sama, serta terlibat aktif melaksanakannya.
“Di kecamatan ada rembuk Stunting, ada target desa/kelurahan bebas Stunting, ada alokasi belanja untuk percepatan penurunan Stunting yang dialokasikan secara berjenjang sampai di tingkat desa kelurahan. Kepada TP-PKK Kota Ambon jangan sungkan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TP-PKK provinsi Maluku.
Wattimena menegaskan, untuk melakukan hal diatas, kerjasama antar OPD dengan TP-PKK baiknya terus dibangun dengan tujuan yang sama, agar dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
“Harus ada tindakan nyata dan bukan sekedar wacana. Harus ada empati dan keberpihakan kita terhadap anak-anak yang menderita Stunting. Bahkan untuk jangka panjang, kita bisa memastikan terjadi penurunan Stunting di Kota Ambon,” tegas Wattimena.
Sebagai informasi, usai dilaksanakannya pengukuhan Bunda GenRe Kota Ambon, Duta Parenting Provinsi Maluku menyerahkan bantuan kepada PAUD Kaihena Air Kuning, PAUD Irene Desa Passo, PAUD Melika Air Louw, PAUD Inisiasi usia 0-3 tahun pada Posyandu Eunike Gereja Silo / Posyandu Kasih Ibu Kelurahan Rijali. Masing-masing mendapatkan Rp. 7,5 juta.
Kemudian, TP-PKK Provinsi Maluku memberikan bantuan berupa stimulan modal usaha bagi Dasa Wisma Kota Ambon yaitu Dasa Wisma Namu-Namu sebesar Rp. 8 juta.
Disusul bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat / Desa Provinsi Maluku, yakni bantuan kepada Bumdes Gideon Sakti dan Uriama senilai Rp. 20 juta. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku juga memberikan bantuan kepada PMT Balita sebanyak 1593 karton, PMT Ibu Hamil 2199 karton yang diterima secara simbolis oleh Kadis Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupessy.
Diakhiri bantuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memberikan bantuan berupa peralatan kewirausahaan kepada perempuan, kepala keluarga dan penyintas kekerasan di Kota Ambon. (KRI)
Komentar