Ambon, BM – Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) Maluku, Abdul Halil Kastella, sering kali beralasan sakit untuk tidak hadir ketika diundang rapat koordinasi bersama Komisi III DPRD Maluku guna membahas berbagai program yang dijalankan Balai yang dikomandoinya tersebut, di Provinsi Maluku.
Bahkan ketidakhadiran Kastella dalam setiap undangan rapat Komisi III DPRD Maluku, terkesan untuk menghindar dari sorotan para wakil rakyat yang ada di komisi tersebut, terkait adanya dugaan masalah pembangunan yang dijalankan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini di wilayah Provinsi Maluku.
Diduga, ada skenario tertentu yang sengaja dimainkan Kastella untuk tidak hadir dalam setiap undangan rapat Komisi III DPRD Maluku, guna menghindari sorotan dari para wakil rakyat di Komisi yang membidangi keuangan dan kekayaan daerah, prasarana transportasi dan sumber daya air, perencanaan pembangunan, dan penanaman modal tersebut.
Hal ini bisa dibuktikan dengan, walaupun Kastella tidak bisa hadir dengan alasan sakit terus menerus, namun Kastella tetap mengutus bawahannya untuk hadir.
Ironisnya, berdasarkan pantauan BUMIMALUKU.COM pada rapat koordinasi antara Komisi III DPRD Maluku dengan mitra kerja, yang berlangsung Jumat (14/01/2022) kemarin, utusan dari Kastella dinilai tidak memberikan manfaat kepada Komisi III DPRD Maluku, lantaran tidak bisa memberikan dukungan berupa data atau rincian program anggaran maupun Petunjuk Teknis (Juknis) dari program yang dijalankan Balai dibahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR ini.
Tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan, ada apa dibalik ketidakhadiran Kastella pada setiap undangan rapat bersama Komisi III DPRD Maluku?, Apakah Kastella takut, jika disoroti soal beberapa proyek pembangunan, misalnya seperti pembangunan prasarana air bersih di Desa Kiltay, Seram Bagian Timur (SBT) tahun anggaran 2021 kemarin, yang masuk pada program padat karya yang dijalankan BP2W Maluku? Ataukah Kastella berangganggapan bahwa tidaklah penting jika dirinya harus hadir dalam setiap undangan rapat bersama Komisi III DPRD Maluku, dikarenakan balai yang dikomandoinya merupakan UPTP vertikal dibawah Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI?.
Usai memimpin rapat koordinasi antara Komisi III DPRD Maluku bersama mitra kerja, Jumat (14/01/2022), Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa mengatakan, setiap kali rapat bersama Komisi dengan mitra kerja, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) Maluku, Abdul Halil Kastella, tidak pernah hadir.
Menurutnya, sikap seperti ini tentunya membuat banyak sorotan masyarakat yang ditemui di daerah pemilihan masing-masing anggota Komisi III, seperti di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), terkait banyaknya persoalan yang ada, tidak mendapat kejelasan.
“Hal itu disampaikan oleh teman-teman Anggota Komisi III DPRD Maluku. Makanya kalau diwakili terus menerus, maka kebijakan atau koordinasi-koordinasi ini tidak akan selesai. Kita dalam rangka koordinasi,” tandas Hatta kepada awak media, usai memimpin rapat koordinasi tersebut.
Hatta mencontohkan, dalam rapat resmi beberapa kali, ketika diminta Petunjuk Teknis (Juknis) terhadap program yang dijalankan, sampai hari ini tidak diberikan.
“Makanya tadi juga diminta juknisnya, karena gini, kita (anggota Komisi III) tidak memahami struktur anggaran mereka (BP2W Maluku) yang ditempatkan di kegiatan-kegiatan,” katanya.
“Bagaimana mungkin kita mau langsung memvonis kegiatan ini seperti A,B,C dan D. Makanya kita minta juknisnya, supaya kita tau, penempatan program itu apa, apakah itu padat karya, pemberdayaan ataukah pihak ketiga,” tambahnya.
Menurut Hatta, dengan tidak kooperatif dalam hal keterbukaan untuk memberikan data berupa juknis kepada para wakil rakyat di Komisi III DPRD Maluku, membuat dirinya menyindir dengan kalimat “sembunyi”.
“Nah ini yang saya katakan tadi itu, kenapa, selama ini tidak ada, makanya kata sembunyi tadi itu saya singgung,” tandas politisi Partai Gerindra ini.
Lebih jauh dikatakan Hatta, banyak hal-hal yang ditemui oleh anggota Komisi III DPRD Maluku di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, yang sering disampaikan di setiap rapat-rapat, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti.
“Contoh kasusnya seperti beberapa pekerjaan air bersih yang dikerjakan tahun anggaran 2021 kemarin,” bebernya.
Kemudian juga, lanjut Hatta, dalam kaitan berkoordinasi terkait usulan-usulan masyarakat, BP2W Maluku punya banyak program.
Dimana, lanjut Hatta, salah satu Balai yang bisa membuka keterisolasian maupun mengurangi dampak kemiskinan didaerah itu adalah BP2W Maluku.
“Dia (BP2W Maluku) punya cukup banyak kegiatan yang berpihak kepada rakyat. Apalagi kemiskinan ekstrim,” pungkasnya.
Dirinya mengatakan, jika tidak ada koordinasi yang baik, maka sebagai anggota lembaga politik, dalam rangka memperjuangkan penambahan anggaran atau berkoordinasi untuk menempatkan program-program yang tepat ditengah-tengah masyarakat, tidak bisa berjalan dengan baik, jika tidak membangun hubungan kemitraan yang baik.
“Untuk itu teman-teman anggota Komisi III DPRD Maluku, tadi agak sedikit emosional, karena setiap kali rapat, Kepala BP2W Maluku, tidak pernah hadir. Makanya kita minta untuk hadir, alasan sakit terus sakit terus,” tandasnya. (KRI)
Komentar