Ambon, BM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk tahun 2025 pada beberapa waktu lalu telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat terkait jatah atau kuota BBM Bersubsidi Jenis Tertentu (BJT) khususnya minyak tanah di Maluku.
Hanya saja, saat rapat bersama DPRD Provinsi Maluku, pihak Pertamina menyampaikan, bahwa kuota minyak tanah turun 2,7 persen atau berkurang 3000kilo liter.
“Respon dari BPH Migas dan hasil rapat kita tadi, pihak Pertamina mengatakan bahwa Maluku akan mengalami penurunan kuota minyak tanah tahun 2025 sebanyak 2,7% atau menurun 3000 kilo liter. Alasannya, Pertamina hanya menerima distribusi kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas,” demikian dikatakan Wakil ketua DPRD Provinsi Maluku, Asis Sangkala kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (08/01/2025).
Menurunya, DPRD Maluku sudah menyikapinya dan telah memperingatkan Pemprov Maluku untuk segera melakukan sinkronisasi data kebutuhan real minyak tanah, karena di dalam usulan cukup tinggi.
“Kita mengusulkan 198.553 Kiloliter, namun realisasinya yang kita dapatkan hanya 103.292 Kiloliter untuk tahun 2025. Sedikit berkurang dari kuota tahun 2024 yang berjumlah 106.153 Kiloliter, sementara kalau bicara realisasi 2024 sampai akhir tahun yang sudah terpakai itu 105.915 kilo liter hampir 100% dari kuota terpakai habis,” ujarnya.
DPRD Provinsi Maluku, kata Sangkala, sudah memutuskan membentuk tim untuk mengsinkronisasi data yang diketuai oleh Kadis ESDM bersama beberapa dinas, dikarenakan kebutuhan riil penggunaan mitan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi keluarga, melainkan juga digunakan sebagai BBM nelayan yang masih menggunakan minyak tanah.
“Ada juga moda transportasi laut yang menggunakan minyak tanah. Belum lagi kebutuhan rumah tangga dan UMKM. semua ini harus dihitung ulang oleh Dinas ESDM bersama dinas terkait, walaupun kita sudah punya angka yang mereka usulkan, yang mana itu berdasarkan usulan dari seluruh kabupaten kota tadi,” jelasnya..
Dikatakan Sangkala, dirinya akan bersama dengan tim tersebut, yang mana dalam waktu dekat akan bertemu dengan Presiden karena Pak Bahlil saat datang ke Maluku dan berkunjung di Wayame sudah mengingatkan BPH Migas, bahwa kuota BBM Maluku harus ditambah terutama untuk BBM jenis tertentu JBT.
Ia juga berkata, terhadap dinamika ini, banyak masukan dari para wakil rakyat di DPRD Provinsi Maluku yang menyikapi persoalan distribusi BBM khususnya Mitan.
“Pertamina tidak bisa mengatakan semua dalam keadaan baik-baik saja. Karena kelangkaan-kelangkaan itu ditemukan di banyak tempat dan juga ada laporan-laporan dari anggota (dugaan adanya penimbunan, dugaan adanya kebocoran-kebocoran) dalam proses distribusi di lapangan. ini yang menyebabkan kelangkaan terjadi,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Menurutnya, walaupun semua diterima dengan baik oleh Pertamina, serta selalu siap menindaklanjuti laporan termasuk didalamnya ada beberapa pangkalan juga yang dilaporkan menggunakan BBM milik masyarakat untuk kepentingan-kepentingan politik, itu juga sedang diinvestigasi oleh pihak Pertamina.
“Mudahan-mudahan itu menjadi catatan dan agar kita terus untuk berbenah diri, karena kalau kuotanya bertambah tapi masalah distribusi selalu menjadi masalah, maka bisa jadi masalah kelangkaan ini tidak akan pernah selesai dan akan selalu terjadi kelangkaan-kelangkaan karena masalah distribusi pada agen-agen dan pangkalan-pangkalan yang masih bermasalah dalam mendistribusikan bahan bakar khususnya,” ucap Sangkala.
Lebih jauh dikatakan Sangkala, berdasarkan permintaan BPH Migas, Pemerintah Daerah telah mengusulkan kebutuhan BBM bersubsidi. Namun pada kenyataanya, realisasinya tidak sesuai dengan yang diusulkan, sementara kebutuhan riil, dikarenakan masih didapati kelangkaan serta kebutuhan yang makin meningkat, sehingga ini harus menjadi atensi dari Pemerintah di samping kebutuhan kita yang belum terakomodir sesungguhnya.
Oleh karena itu, Sangkala menganggap hal ini perlu di dorong agar ada sinkronisasi data agar usulan di Pemerintah Pusat itu sudah memperhitungkan semua aspek kebutuhan minyak tanah. (BM-03)
Komentar