Ambon, BM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku menyampaikan pandangan akhir terkait perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun 2025 dalam rapat paripurna di ruang paripurna DPRD, Karang Panjang, Ambon, Senin (06/10/2025).
Juru bicara Fraksi, Alhidayad Wajo, menekankan pentingnya yudisial review regulasi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan agar sumber pendapatan utama dapat kembali ke daerah dan potensi lokal dapat dioptimalkan.
Fraksi juga menyoroti pemenuhan anggaran pendidikan sesuai PP No. 1 Tahun 2024, dan menilai perhatian lebih perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan prioritas pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru di wilayah Tual, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, dan Maluku Barat Daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Alhidayad Wajo juga menyoroti kondisi daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar) seperti Seram Utara, Seram Utara Barat, Taniwel Timur, Huamual, dan Kepulauan Manipa yang masih kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, sehingga akses pelayanan publik di sektor kesehatan harus diperkuat untuk mencegah kesulitan warga mendapatkan layanan dasar. (BM-01)
