Ambon, BM – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, kembali menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah Maluku tahun anggaran 2025 dalam rapat kerja gabungan antara Komisi I, II, III dengan pimpinan DPRD Maluku yang digelar Senin (26/01/2026) di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon.
Menurut politisi asal PDI Perjuangan itu, salah satu penyebab utama belum optimalnya PAD adalah aktivitas investasi pertambangan yang kerap berjalan sebelum seluruh proses perizinan diselesaikan.
“Hal itu berdampak terhadap kontribusi yang masuk ke kas daerah menjadi sangat minim,” ungkap Benhur.
Benhur menilai, kondisi tersebut berdampak langsung pada tidak tercapainya target PAD 2025, meskipun sektor tambang dan kuari tercatat sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Maluku.
Dikatakannya, DPRD Provinsi Maluku berencana akan memanggil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat untuk meminta penjelasan dan mencari langkah perbaikan, agar pengelolaan investasi ke depan lebih tertib dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan daerah serta pembiayaan pembangunan provinsi.
“Kita (DPRD Maluku) berencana akan memanggil Dinas ESDM Maluku untuk mendapatkan penjelasan serta mencari solusi untuk perbaikan kedepannya, sehingga investasi kedepal lebih tertib dan bermanfaat bagi pendapatan dan pembangunan daerah kedepannya,” ujarnya. (BM03)
