oleh

Sangkala Bakal Komunikasikan Penyelesaian Pengungsi Pasca Gempa September 2019

Ambon, BM – Hingga saat ini, permasalahan penyelesaian pengungsi Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), pasca gempa bumi yang terjadi 26 September 2019 lalu, belum tuntas diselesaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Malteng.

Untuk diketahui, akibat terjadinya gempa pada 26 September 2019 lalu, banyak rumah di desa yang berjulukkan kampung sepak bola ini, masuk dalam tiga kategori, yakni rusak berat, sedang, dan ringan, dimana yang baru terealisasi penyelesaiannya adalah bagi para korban bencana gempa bumi kategori berat dan sedang.

Sedangkan, hingga berita ini dipublikasikan, para penerima bantuan pasca gempa kategori ringan yang berjumlah kurang lebih 1900 kepala keluarga (KK), belum menerima bantuan apapun.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala ketika dikonfirmasi BUMIMALUKU.COM, Selasa (18/01/2022) meminta, agar BPBD Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, memonitoring sampai sejauh mana proses penyelesaiannya.

“Yang pertama, kami berharap, BPBD Provinsi Maluku maupun Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), untuk memonitoring bantuan bahan bangunan kepada masyarakat terkena dampak Gempa bumi yang terjadi pada 26 September 2019 lalu, di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Malteng,” pinta wakil rakyat asal daerah pemilihan Maluku Tengah ini.

Pasalnya, lanjut Sangkala, pihaknya mendapatkan laporan, bahwa masih banyak pengungsi yang belum mendapatkan bantuan kategori rusak ringan di Desa Tulehu.

“Kita dapat laporan bahwa untuk pengungsi kategori rusak berat dan sedang, sudah terselesaikan. Sedangkan yang rusak ringan, belum terselesaikan,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Maluku.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan segera, agar jangan sampai ada kecemburuan sosial atau ada satu ketidakpercayaan terhadap para fasilitator yang bertugas dilapangan, ataupun kepada pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Malteng.

“Untuk itu tolong segera dimonitoring, faktor apa yang menyebabkan sampai hari ini belum disalurkan, dan segera dicarikan jalan keluarnya, serta masyarakat harus dikomunikasikan,” tandasnya.

“Hal ini segera diatasi, agar masyarakat tidak hilang kepercayaan kepada pemerintah maupun fasilitator dalam menangani bantuan bahan bangunan untuk kategori rusak ringan,” pintanya.

Ia mengatakan, walaupun hingga saat ini belum ada laporan resmi secara tertulis, namun aspirasi masyarakat ini, akan ditindaklanjuti.

“Walaupun sampai sekarang belum ada laporan tertulis dari masyarakat, namun aspirasi masyarakat ini, akan kami monitoring dan tindaklanjuti ke para pihak yang punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini, baik itu di BPBD Provinsi Maluku, maupun Kabupaten Malteng,” ungkapnya.

Dirinya meminta agar masyarakat dapat bersabar, dikarenakan harus dikoordinasikan dengan baik.

“Masyarakat diminta untuk bersabar sejenak, sebab harus kita koordinasikan dulu, permasalahannya dimana, apa penyebab sehingga belum dicairkan, dan kemudian kita mendorong untuk proses ini dipercepat,” demikian kata Sangkala (KRI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *