Ambon, BM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Nita Bin Umar menyoroti buruknya tata kelola Pasar Mardika Ambon, terutama terkait pengelolaan parkiran dan penarikan retribusi pedagang di Pasar Mardika Ambon.
Hal tersebut diungkapkan politisi Partai Amanat Nasional pada dalam rapat kerja gabungan antara Komisi I, II, III dengan pimpinan DPRD Provinsi Maluku bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (26/01/2026).
Pada kesempatan tersebut, politisi wanita asal daerah pemilihan (dapil) Kota Ambon itu menegaskan banyak pedagang mengeluhkan penarikan retribusi yang tidak jelas kewenangannya, sehingga menimbulkan kebingungan apakah pungutan tersebut masuk ke Pemerintah Provinsi Maluku atau Pemerintah Kota Ambon.
Menurutnya, ketidakjelasan retribusi dan lemahnya penertiban pedagang, menyebabkan Pasar Mardika kembali semrawut dan memicu kemacetan, berbeda dengan kondisi pasar yang sempat tertata saat kunjungan Wakil Presiden.
Ia meminta pemerintah daerah agar lebih tegas menata pedagang yang ada di dalam gedung pasar dan segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Sekaligus meminta keterbukaan data penyaluran BBM di Maluku menjelang Ramadan agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin,” pungkasnya. (BM03)
