Ambon, BM – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, membuka secara resmi Musyawarah Besar (Mubes) IV Latupati Maluku, yang digelar Jumat (16/10/2026) di Baileo Oikumene, Ambon.
Dalam kesempatan tersebut, Lewerissa mengajak seluruh raja dan kepala pemerintahan negeri adat untuk memperkuat peran dalam menjaga kerukunan antarnegeri, menyelesaikan persoalan adat, serta mendukung pembangunan daerah.
Lewerissa menegaskan, musyawarah besar merupakan momentum penting untuk mengevaluasi kepengurusan sekaligus memperkuat tanggung jawab Latupati terhadap negeri-negeri adat dan masyarakat yang dipimpin.
“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam musyawarah, tetapi jangan sampai meninggalkan perpecahan,” tegas Lewerissa dalam sambutannya.
Sebagai Upulatu Maluku, ia juga mengingatkan para pemimpin adat agar senantiasa dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi dan kesulitan warga, serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk berperan dalam kehidupan negeri.
Menurutnya, kehormatan seorang raja tidak hanya terletak pada gelar dan kedudukan adat, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya.
Selain itu, Lewerissa meminta Latupati Maluku berperan aktif memfasilitasi penyelesaian persoalan batas wilayah dan petuanan antarnegeri yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
Penyelesaian persoalan tersebut, katanya, harus mengedepankan kebijaksanaan, keterbukaan, dialog konstruktif, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hukum adat yang relevan, serta ketentuan yang berlaku.
“Jangan biarkan persoalan batas petuanan merusak hubungan antarnegeri,” ujarnya.
Lewerissa juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, mengingat Maluku merupakan wilayah kepulauan yang rentan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan. Ia mengajak Latupati mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait.
Di sisi pembangunan, Gubernur mengajak para pemimpin adat mendukung agenda strategis daerah, antara lain perjuangan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, pengembangan Blok Masela, pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub, serta pemanfaatan Bendungan Way Apu untuk memperkuat ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia berharap dukungan para pemimpin adat dapat memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan kepentingan negeri-negeri di Maluku.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Sadiah Uluputy, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon, Bupati Maluku Tengah, Ketua dan pengurus Latupati Maluku, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, pimpinan perguruan tinggi dan akademisi, para Upulatu dan Inalatu peserta musyawarah besar. (BM01)
