Ambon, BM – Ratusan usulan pembangunan infrastruktur dari Maluku ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) belum terealisasi akibat tumpang tindihnya skala prioritas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.
Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat sinkronisasi pendataan pembangunan Kabupaten Kota dan Provinsi yang digelar DPRD Maluku, Sabtu (30/01/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy menjelaskan, hasil pembahasan dengan Kementerian PUPR menunjukkan banyak program yang diajukan secara bersamaan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Hal tersebut menyebabkan sulitnya untuk menetapkan skala prioritas,” kata Lohy.
Ia menegaskan, seluruh usulan lahir dari kebutuhan riil masyarakat, terutama di pulau-pulau kecil yang masih kekurangan layanan dasar seperti air bersih.
Selain itu, ia juga menekankan tentang pentingnya perbaikan sinkronisasi perencanaan agar pembangunan di Provinsi Maluku tidak terus terhambat. (BM03)
