Ambon, BM – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Wellem Kurnala menyikapi persoalan anggaran yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Umarella, Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah.
“Fungsi kita di komisi ini harus bersama-sama untuk bisa memperhatikan hal ini. Saya sudah bertanya kepada mereka, memang anggarannya ada bukan sudah bertahun-tahun ini, cuma 2, 3 bulan saja yang belum dibayar tidak satu tahun full bahkan ada yang satu bulan yang belum dibayar. Jadi kita perlu press supaya semuanya bisa jalan dengan baik karena fungsi kita sebagai pengawasan maka harus awasi mereka,” ujar Kurnala kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Senin (20/01/2025).
Ketika ditanya mengenai permintaan fasilitas mobil, wakil rakyat asal Partai Perindo itu berkata, jika berbicara mengenai dokter, maka sudah tentu harus berpikir untuk kesejahteraan mereka, dimana harus ada rumah dinas dan kendaraan dinas.
Sebab, lanjut Kurnala, para dokter ini adalah PNS, yang mana mereka bekerja 24 jam dan jika tiba-tiba ada urgeniitas di rumah sakit, kemudian dipanggil ke rumah sakit yang lain, maka suka mau tidak mau mereka harus ada kendaraan dinas.
“Jika mereka keluar lalu tidak ada mobil dinas bagaimana? mereka mau kerja saja jarak rumah sakit Umarela sudah jauh. Lebih baik pegawai-pegawai tidak penting yang diberikan kendaraan dinas itu dicabut, lalu diberikan kepada para dokter. Artinya kalau tidak ada rumah dinas yang penting mobil untuk mendukung mobilitas supaya pekerjaan mereka siap,” tandas Kurnala
Sementara itu, mengenai anggaran, dirinya sudah menanyakan kepada Kadis Kesehatan, karena tgl 16 kemarin harus tutup tahun anggaran, maka anggaran sebesar 5 Miliar tersebut dikembalikan.
“Beliau akan kita panggil karena ada masukan dari RSUD Haulussy bahwa obatnya sudah ada tetapi dikembalikan oleh distributor alasannya tidak dibayar karena tutup tahun anggaran
Di RSUD Dr Haulussy banyak distributor dan RSUD juga punya banyak tunggakan cukup banyak pada distributor tersebut,” ujarnya.
Untuk itu, Kurnala berkata, harus ada perhatian khusus dari Dinas. Sebab RSUD ini sudah bisa jalan sendiri, tapi kenapa harus minta obat dari Dinas.
“Ternyata dalam penganggaran Dinas Kesehatan mereka siapkan anggaran untuk obat-obatan yang ditujukan kepada tiga rumah sakit tersebut,” ucapnya.
“Kalau tekanan-tekanan itu tidak bisa, maka kita membuat evaluasi internal dimana kita panggil dan surati inspektorat untuk diperiksa dulu, tidak mungkin kita sebagai anggota dewan turun periksa,” tandasnya melanjutkan.
Menurutnua, pihak rumah sakit harus diperiksa dulu, kira-kira duduk kesalahan dimana, apakah itu kebijakan atau managemennya yang salah, apakah dari SDMnya juga akan kita akan koreksi.
“Saya tidak tinggal diam. kalau memang Dinas tidak bisa bekerjasama dengan rumah sakit, ada apa perlu dipertanyakan lalu kita evaluasi,” pungkas Kurnala. (BM-05)
Komentar