Ambon, BM – Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Forum Koordinasi Keamanan Maluku sebagai wadah bersama untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, serta stabilitas kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
Forum yang diinisiasi Polda Maluku tersebut menggelar rapat koordinasi pada Selasa (22/9/2026) pagi di Lantai 2 Gedung A Polda Maluku.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku atas inisiatif membangun forum lintas elemen tersebut.
Menurut Gubernur, keamanan bukan sekadar persoalan penegakan hukum, tetapi merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kehidupan masyarakat. Negara, kata dia, memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman.
“Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara,” ujar Hendrik.
Konflik Antarkampung Harus Segera Dihentikan
Gubernur secara khusus menyoroti masih terjadinya dinamika konflik antarkampung di sejumlah wilayah Maluku.
Ia menegaskan, pemerintah bersama seluruh unsur terkait harus mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menghentikan setiap konflik sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan menimbulkan dampak yang semakin luas bagi masyarakat.
Hendrik menilai, pencegahan konflik tidak cukup dilakukan melalui kegiatan yang bersifat simbolis, ritual, maupun seremonial.
Lebih dari itu, nilai perdamaian, persaudaraan dan kerukunan harus benar-benar tumbuh dalam kesadaran masyarakat dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Pencegahan konflik tidak boleh berhenti pada kegiatan simbolis, ritual maupun seremonial. Nilai-nilai perdamaian harus benar-benar tertanam dalam nurani dan menjadi keyakinan masyarakat,” tegasnya.
Apresiasi Respons Cepat TNI-Polri
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Kapolda Maluku beserta jajaran TNI yang dinilai telah menunjukkan respons cepat ketika terjadi dinamika keamanan di lapangan.
Menurutnya, kecepatan aparat dalam merespons situasi sangat penting untuk mencegah terjadinya eskalasi dan meluasnya konflik.
Namun, Hendrik mengingatkan bahwa penanganan persoalan keamanan tidak berhenti ketika situasi telah kembali kondusif.
Tahapan pascakonflik juga harus mendapat perhatian serius, termasuk melalui penegakan hukum yang tegas, konsisten, berkelanjutan dan tanpa diskriminasi.
Penegakan hukum, katanya, harus tetap berlandaskan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan yang telah terjadi, tetapi juga memberikan efek jera dan mencegah terulangnya konflik serupa di kemudian hari.
Ancaman Baru di Era Disrupsi Informasi
Selain konflik di lapangan, Gubernur juga mengingatkan adanya tantangan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi informasi dan media sosial.
Ruang digital, menurutnya, dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang sangat cepat. Namun, pada saat yang sama, informasi yang direkayasa, termasuk dengan bantuan mesin atau robot, juga berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat dan menjadi pemicu provokasi.
Karena itu, menjaga keamanan di era digital tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan konvensional.
Diperlukan pula upaya edukasi dan pencerahan kepada masyarakat agar mampu menyikapi informasi secara bijak serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, TNI, perguruan tinggi, masyarakat sipil hingga media massa.
Forum Jangan Berhenti Jadi Formalitas
Gubernur Hendrik Lewerissa kembali menegaskan dukungannya terhadap keberadaan Forum Koordinasi Keamanan Maluku.
Ia berharap forum tersebut tidak hanya menjadi wadah formalitas atau sekadar forum pertemuan, tetapi mampu menghasilkan koordinasi yang nyata dan langkah konkret dalam menjaga stabilitas keamanan serta merawat kerukunan masyarakat Maluku.
Menurutnya, keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh elemen daerah.
“Forum ini harus bergerak nyata. Hukum harus menjadi panglima, dan seluruh elemen harus bersama-sama menjaga keamanan serta kerukunan masyarakat Maluku,” tegas Gubernur.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor melalui Forum Koordinasi Keamanan Maluku, pemerintah berharap berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi lebih dini, konflik dapat ditangani secara cepat dan terukur, serta suasana damai dan kondusif dapat terus terjaga di Maluku. (BM01)
