Ambon, BM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Partai Gerindra, Suanthie John Laipeny, memyampaikan sejumlah masukan strategis terkait pengembangan pariwisata Maluku.
Hal itu dikatakannya kepada awak media, Senin (17/11/2025) di Ambon.
Laipeny menegaskan bahwa, tingginya biaya transportasi menuju dan antarwilayah di Maluku menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan sektor pariwisata.
Ia mencontohkan, kesenjangan biaya perjalanan yang mencolok. Wisatawan yang berkunjung ke Ambon harus mempersiapkan biaya sekitar Rp10 juta untuk transportasi dan penginapan, bahkan sebelum dapat menikmati destinasi wisata.
Namun disisi lain, dengan hanya Rp1,5 juta, masyarakat sudah bisa bepergian ke Malaysia dan memperoleh pengalaman wisata yang lebih lengkap.
“Bahkan dengan sekitar Rp5 juta, orang bisa menikmati wisata di Hong Kong Disneyland. Sementara itu, katong di Ambon sendiri, bagaimana ?” ujarnya.
Ia kemudian menyinggung status Bandara Pattimura yang telah diinformasikan sebagai bandara internasional sejak 15 tahun lalu, namun belum memperlihatkan fungsi optimal.
Menurut Laipeny, sebuah bandara bertaraf internasional membutuhkan dukungan manajemen pariwisata yang kuat. Karena itu, ia menilai Kepala Dinas Pariwisata harus berperan sebagai manajer pariwisata, yakni sosok yang bertanggung jawab mendatangkan investor, mempersiapkan tenaga lokal, serta membina pengusaha daerah agar siap mendukung ekonomi wisata.
Laipeny turut menekankan, pentingnya menghadirkan atraksi budaya yang menarik bagi wisatawan. Pertunjukan seperti tari cakalele dan bambu gila perlu lebih diperkenalkan di berbagai sudut Kota Ambon. Ia juga menyoroti, minimnya lokasi hiburan pendukung pariwisata, termasuk live music yang seharusnya memperkuat identitas kota. Selain itu, aktivitas diving di Latuhalat dan sejumlah titik lainnya juga perlu didukung dengan peralatan profesional dan fasilitas memadai.
Dalam pandangannya, potensi wisata bahari Maluku tidak hanya berada di Ambon, tetapi juga di banyak wilayah lain yang memiliki pesona alam luar biasa. Namun, tingginya biaya transportasi antarwilayah membuat wisatawan enggan berkunjung. Perjalanan dari Ambon ke Banda, Kisar, Moa, maupun Saumlaki rata-rata masih berada di kisaran Rp1,5 juta hingga Rp1,7 juta, meskipun beberapa rute telah dilayani pesawat kecil.
“Kita selalu kalah dengan transportasi yang masih mahal,” tegasnya.
Untuk itu, Laipeny mendorong kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama melalui jalur pelayaran selatan. Kapal-kapal wisata dari rute Labuan Bajo, menurutnya, bisa diarahkan untuk singgah di Ambon, Kisar, Moa, atau Kepulauan Tanimbar (KKT) sebagai langkah awal membuka akses wisata yang lebih luas.
Lebih lanjut, ia mengusulkan perpanjangan runway di beberapa bandara perintis seperti di Moa dan Kisar, agar pesawat berkapasitas lebih besar dapat beroperasi. Meskipun terdapat kekhawatiran bahwa, harga tiket tetap tidak turun, Laipeny percaya bahwa, peningkatan jumlah kursi dan frekuensi penerbangan, misalnya tiga kali seminggu, dapat menarik lebih banyak wisatawan.
“Jangan hanya menunggu orang datang untuk dicatat. Kita harus membuat mereka pulang dengan kesan yang baik. Jangan sampai orang datang ke Maluku, tetapi pulang dengan pengalaman yang kurang menyenangkan karena fasilitas yang terbatas dan biaya yang mahal,” ujarnya mengingatkan.
Laipeny berharap pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, maskapai penerbangan, serta pemerintah NTT dapat bekerja sama secara aktif, guna membangun ekosistem pariwisata yang lebih inklusif, terjangkau, dan berdaya saing tinggi. Ia menegaskan bahwa, Maluku membutuhkan gebrakan nyata agar pariwisata dapat berkembang menjadi sektor. (BM01)
