Ambon, BM – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengatakan, untuk mengidentifikasi masalah birokrasi yang ada dan diperhadapkan dengan jumlah ASN yang kurang lebih berkisar 11.500 orang, maka tata kelola birokrasi menjadi hal penting dan berada pada point pertama sapta cita.
Sebab, menurut Lewerissa, apa artinya memiliki jumlah ASN yang besar namun tidak mampu untuk mengelola dan menatanya hingga dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan Maluku.
“Oleh karena itu kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kesempatan pengisian jabatan, promosi, dan mutasi itu atas pertimbangan murni kompetensi, kemampuan kapasitas, dan karakter yang baik. Jadi tidak ada lagi promosi jabatan di Provinsi Maluku yang dilakukan karena faktor suka atau tidak suka, karena dipastikan itu tidak akan terjadi dalam lima tahun kedepan, agar kita dapat menjadi tim kerja yang memandang Maluku dari visi dan misi yang sama,” kata Hendrik Lewerissa saat mengikuti Dialog Interaktif dengan topik : “Satu Jam bersama Gubernur Maluku”, yang diselenggarakan oleh RRI Ambon, Senin (10/3/2025).
Sedangkan terkait efisiensi anggaran, Lewerissa berkata, ini adalah kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk merancang program yang relevan terkait dengan kepentingan masyarakat, dimana dipermudah dengan hidup di era digitalisasi, yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Itu yang akan dilakukan dan tidak melihat sebagai hambatan, justru ini adalah kesempatan untuk merumuskan kegiatan dan program yang relevan dan penting untuk masyarakat dan meningkatkan pengawasan secara internal, agar setiap kebijakan internal yang dibelanjakan harus dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegasnya.
Sementara mengenai Investasi, Ia menjelaskan, akan membuka “karpet merah” untuk Healty Investmen atau investasi yang sehat dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk membuka kesempatan kepada putra putri daerah untuk bekerja, yang nantinya akan berdampak terhadap turunnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Maluku.
Untuk proyek Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port, Lewerissa menegaskan, nomenklaturnya secara perlahan-lahan akan dirubah.
“LIN berarti berbicara terkait industrialisasi sektor perikanan dan hilirisasi sektor perikanan. Seperti diketahui potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Laut Banda, Seram dan Arafura mensuplai 37% kebutuhan ikan nasional, dan kita bisa menjadi daerah yang tidak hanya menjual ikan dalam bentuk mentah, tetapi juga diharapkan ada pabrik pengalengan ikan, abon ikan dan sebagainya terkait hasil perikananan dan kelautan,” jelas Gubernur.
Bahkan, lanjut Lewerissa, pada beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Maluku Integrated Port atau Pelabuhan Terpadu Maluku.
“Diharapkan agar proyek ini benar-benar teralisasi,” pungkasnya. (BM-05)
