Ambon, BM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Jhon Leipeny, menyatakan bahwa Bulog telah bersedia memasok beras ke Maluku Barat Daya (MBD) jika pemerintah daerah menyediakan gudang penyimpanan. “Bulog sudah bersedia kalau Pemda menyiapkan gudang, mereka akan menyewa dan memasukkan beras,” ujar Jhon Leipeny usai rapat di ruang paripurna kantor DPRD Maluku Karang Panjang Ambon, Kamis (5/3/2026)
Komisi II DPRD Maluku telah meminta Pemda MBD untuk menyediakan gudang sementara Bulog menunggu proses pembebasan lahan untuk pembangunan gudang Bulog. “Kami meminta Pemda MBD untuk meminjamkan atau menyewa gudang yang sudah ada, sehingga Bulog bisa segera intervensi,” katanya.
Jhon Leipeny menjelaskan bahwa sudah ada MoU antara Pemda MBD dengan Bulog untuk pembebasan lahan sekitar 4 hektar untuk pembangunan gudang Bulog, namun prosesnya masih panjang. “Mekanismenya masih panjang, tapi Bulog sudah bersiap,” ujarnya.
Komisi II DPRD Maluku juga menyoroti kondisi masyarakat MBD yang masih mengalami kesulitan pangan. “Kami temukan masyarakat MBD yang siap memakan umbi-umbian dan sukun kering karena kesulitan pangan. Beras hanya 3 kilogram per kepala keluarga, ini sangat miris,” ujarnya.
Jhon Leipeny berharap Pemda MBD dapat segera menyediakan gudang penyimpanan sehingga Bulog dapat memasok beras ke MBD. “Kami prihatin dengan kondisi masyarakat MBD, kami berharap Pemda MBD dapat segera bertindak,” katanya.
Selain itu, Komisi II DPRD Maluku juga mengapresiasi Pertamina yang telah membuka SPBU baru di Pulau Moa, MBD. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang telah membuka SPBU baru di Pulau Moa, ini akan membantu mengatasi kesulitan BBM di pulau tersebut,” katanya.
Jhon Leipeny juga meminta Pertamina untuk membuka SPBU di Pulau Lakor dan memperbaiki SPBU satu harga di Sermatang. “Kami berharap Pertamina dapat segera membuka SPBU di Pulau Lakor dan memperbaiki SPBU satu harga di Sermatang, sehingga masyarakat dapat menikmati BBM dengan lebih mudah,” tutupnya.
Jhon Leipeny juga menyoroti kondisi infrastruktur di MBD yang masih kurang. “Kami juga meminta Pemda MBD untuk memperbaiki infrastruktur di pulau-pulau, sehingga masyarakat dapat menikmati akses yang lebih baik,” katanya.
Komisi II DPRD Maluku juga berkomitmen untuk terus memantau dan mengawasi kondisi di MBD. “Kami akan terus memantau dan mengawasi kondisi di MBD, sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik,” tutup Jhon Leipeny. (BM02)
