Ambon, BM – Menyikapi bentrokan antar warga di Desa Hitu dan Hunuth, Kota Ambon, yang menelan korban jiwa serta menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar, Ketua Komisi I DPRD Maluku Solichin Buton mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas bentrokan tersebut.
Menurutnya, Maluku merupakan daerah rawan konflik sehingga setiap peristiwa yang mengganggu stabilitas keamanan harus diselesaikan secara hukum agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari.
“Polda Maluku harus mengusut hingga para pelaku menerima hukuman atas tindakan mereka. Kasus ini bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi kerugian materiil juga dialami puluhan warga Desa Hunuth,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di Ambon, Rabu (20/8/2025).
Selain penegakan hukum, ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam meringankan beban masyarakat terdampak, baik itu Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, serta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk segera menyalurkan bantuan darurat dan memberikan ganti rugi bagi warga yang rumahnya terbakar maupun rusak akibat kisruh.
“Kami minta koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tengah untuk tidak menutup mata terhadap masalah ini. Harus ada penyaluran bantuan dan ganti rugi material bagi para warga yang terkena dampaknya, sebagai bentuk tanggung jawab negara,” tandas Solichin.
Ia mengajak masyarakat Maluku, khususnya warga Hitu dan Hunuth, agar tetap menahan diri dan tidak terprovokasi isu-isu yang dapat memperkeruh suasana.
“Kami mengajak semua warga Maluku, khususnya Hitu dan Hunuth, untuk menahan diri. Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bisa memperbesar bentrokan. Mari kita jaga perdamaian, mempererat silaturahmi, dan memelihara persatuan demi Maluku yang aman dan damai,” pungkasnya. (BM-04)
