Ambon, BM – Akibat pernyataan yang dilontarkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary pada media masa beberapa waktu lalu yang menyatakan, bahwa Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Maluku, Widya Pratiwi Murad dan Bendahara Kwarda Maluku, Ritha Hayat diduga telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif dengan nilai anggaran sebesar Rp 2,5 Miliar, membuat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Maluku, Wahid Laitupa geram dengan pernyataan tersebut.
Pasalnya, pernyataan yang dilontarkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, merupakan sebuah narasi yang bersifat kebencian.
“Apa yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku asal PDIP, Samson Atapary, merupakan sebuah narasi kebencian,” demikian dikatakan Wahid Laitupa, kepada media ini Jumat (21/07/2023).
Menurut Laitupa, pernyataan yang disampaikan wakil rakyat dari dapil Seram Bagian Barat tersebut merupakan berita hoax yang ditujukan terhadap kader PAN Provinsi Maluku, dalam hal ini Widya Pratiwi Murad Ismail.
“Oleh karena itu, kami dari tempat ini sudah nyatakan sikap untuk “perang” dengan PDIP Maluku,” tandas Laitupa.
Tentu langkah siap perang yang diambilnya tersebut sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku, dikarenakan pemberitaan yang sudah disampaikan Samson Laitupa tersebut, sudah sangat meresahkan masyarakat, serta sudah mengarah kepada asas ketidaksukaan atau asas kebencian terhadap kader PAN Provinsi Maluku yang saat ini sebagai Calon Anggota DPR RI.
Laitupa sendiri mengaku heran dengan sikap yang ditunjukkan PDIP saat ini, yang mana saat Widya Pratiwi Murad Ismail masih berstatus kader PDIP, ia tidak pernah diganggu atau diusilin oleh partainya sendiri.
“Kami juga merasa heran, kemarin waktu PDIP bersama-sama dengan mereka, mereka tidak pernah ngomong-ngomong, tidak pernah usil. Koq hari ini begitu Widya Pratiwi Murad Ismail dengan PAN, mereka sepertinya ada kehilangan arah begitu,” ujar Laitupa juga Anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024.
“Tapi kalau memang mau seperti itu, ya kita perang saja. Kami siap perang kalau anda mau,” kata Laitupa dengan tegas.
Tak sampai disitu, Laitupa juga menyarankan, agar saat berpolitik, harus tetap menjaga kesantunan, moral dan etika.
“Oleh Karena itu, sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku, saya mengganggap isu yang disampaikan Samson Atapary itu, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebab sampai saat ini LPJ belum dibahas,” pungkasnya. (BM-01)
Komentar