Ambon, BM – Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun (BGW), mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang memotong dana transfer ke daerah karena dinilai menghambat pelaksanaan program daerah sesuai visi dan misi kepala daerah.
Pernyataan ini disampaikan di Gedung DPRD Maluku, Senin (13/10/2025), saat Benhur menyoroti dampak pemotongan dana terhadap ruang gerak pemerintah daerah, termasuk keterbatasan dalam merancang program kreatif dan strategis bagi pembangunan di Maluku.
Benhur menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran daerah saat ini terserap untuk pembiayaan pegawai, termasuk pengangkatan honorer menjadi PPPK, sehingga pemotongan dana transfer semakin mempersempit kapasitas pemerintah daerah.
Ia menekankan perlunya pemerintah pusat mendengarkan aspirasi daerah agar semangat otonomi tetap terjaga, serta berharap kunjungan Wakil Presiden ke Maluku menjadi momentum untuk memastikan kebijakan ke depan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. (BM-01)
