Ambon, BM – Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya penguatan pembangunan kependudukan sebagai bagian dari strategi memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, saat menghadiri kegiatan Implementasi Pergerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku Tahun 2026, di aula gedung BKKBN Maluku. Selasa (1/9/2026)
Sadali mengatakan, Maluku saat ini berada pada momentum penting dalam pembangunan kependudukan. Besarnya proporsi penduduk usia produktif merupakan modal pembangunan yang harus dikelola secara tepat melalui peningkatan kualitas manusia dan keluarga.
“Bonus demografi tidak serta-merta menjadi keuntungan. Bonus demografi harus dikapitalisasi melalui pembangunan manusia yang berkualitas, peningkatan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, keterampilan, produktivitas, kesempatan kerja, perlindungan sosial, serta lingkungan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya keluarga berkualitas,” kata Sadali.
Menurutnya, apabila tidak dikelola dengan baik, tingginya jumlah penduduk usia produktif justru dapat menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama dalam menghadapi persoalan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku memandang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagai instrumen penting untuk memastikan pembangunan kependudukan berjalan secara terarah, terukur, terpadu dan berkelanjutan.
Sadali menekankan, peta jalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan administratif, tetapi harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas, sasaran intervensi, lokasi pembangunan, hingga alokasi sumber daya.
“Pembangunan kependudukan tidak boleh berhenti pada penyediaan data dan dokumen perencanaan. Data dan dokumen tersebut harus benar-benar menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.
Sadali mengatakan, keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan kebijakan pembangunan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat.
Menurutnya, Kampung Keluarga Berkualitas tidak sekadar berbicara mengenai program keluarga berencana, tetapi menjadi pendekatan pembangunan berbasis wilayah yang mengintegrasikan berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu memastikan bahwa arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dapat diterjemahkan sampai ke tingkat desa dan keluarga. Sebaliknya, berbagai persoalan dan praktik baik yang ditemukan di Kampung Keluarga Berkualitas harus menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan pembangunan kependudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia berharap pendekatan tersebut dapat membentuk siklus pembangunan yang terintegrasi, mulai dari penyediaan data, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga penyempurnaan kebijakan.
Hal ini penting karena pembangunan kependudukan membutuhkan keterpaduan lintas sektor, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah.
Sebagai daerah kepulauan, Maluku memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi dan demografis yang berbeda dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut, kata Sadali, membutuhkan pendekatan pembangunan kependudukan yang adaptif dan berbasis kewilayahan.
“Kita tidak hanya berbicara mengenai berapa jumlah penduduk, tetapi juga di mana penduduk tinggal, bagaimana kualitasnya, bagaimana persebarannya, bagaimana struktur umurnya, bagaimana kondisi keluarganya, serta bagaimana memastikan setiap penduduk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan,” ujarnya.
Sadali menegaskan, kebijakan pembangunan kependudukan tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Maluku. Setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda sehingga membutuhkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
“Pendekatan yang kita gunakan tidak boleh seragam. Tantangan kependudukan di wilayah-wilayah di Provinsi Maluku sangat beragam. Karena itu, intervensi dan kebijakan juga harus disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan, memastikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menjadi dokumen yang hidup, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menjadikan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai lokus integrasi program dan inovasi pembangunan.
Lebih lanjut, Sadali meminta agar terdapat kesinambungan kebijakan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan.
Prioritas yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku harus diterjemahkan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan diwujudkan melalui program konkret di tingkat desa, kelurahan dan Kampung Keluarga Berkualitas.
“Semua pihak harus bergerak dalam satu arah untuk mewujudkan masyarakat Maluku yang sehat, produktif, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, mitra pembangunan, media serta seluruh pemangku kepentingan.
Sadali berharap kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan kesamaan pemahaman mengenai pentingnya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, tetapi juga melahirkan komitmen bersama, pembagian peran yang jelas, integrasi program dan langkah tindak lanjut yang konkret di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
“Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas, dan produktivitas yang meningkat pada akhirnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bappeda serta Kepala OPD yang membidangi pengendalian penduduk di kabupaten/kota se-Provinsi Maluku. (BM01)
