Ambon, BM – Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas tidak berhenti pada slogan. Langkah konkret mulai disiapkan untuk menutup celah potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama jajaran KPK RI menyepakati sejumlah langkah perbaikan yang dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah munculnya praktik korupsi sejak dari hulu.
Pertemuan tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus momentum untuk membedah sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Mulai dari mekanisme pemberian dana hibah, pengajuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, hingga potensi benturan kepentingan, seluruhnya menjadi bagian dari pembahasan dan kesepakatan tindak lanjut.
Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar bagi masing-masing pihak untuk menjalankan langkah perbaikan sesuai tugas dan kewenangannya.
Bukan Sekadar Evaluasi, Ada Langkah yang Harus Dikerjakan
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan, hasil rapat koordinasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau kesepakatan formal. Setiap poin yang telah disepakati harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
Menurutnya, pencegahan korupsi pada dasarnya bukan hanya persoalan penindakan ketika pelanggaran telah terjadi, tetapi bagaimana pemerintah membangun sistem yang mampu mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.
“Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Sudah ada kesepahaman yang dituangkan dalam hasil rapat, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” tegas Gubernur.
Hendrik menekankan, pembenahan tersebut tidak perlu menunggu pembentukan satuan tugas khusus. Seluruh perangkat pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki sektor yang menjadi kewenangannya.
Dengan demikian, upaya membangun pemerintahan yang bersih tidak diletakkan pada satu institusi atau kelompok tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
KPK: Masih Ada Celah yang Harus Ditutup
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menegaskan bahwa pencegahan korupsi di daerah membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, serta aparat pengawasan internal.
Menurut Maruli, evaluasi terhadap indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) masih menunjukkan adanya sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi di Maluku.
Ia mengungkapkan, indeks integritas Provinsi Maluku masih berada dalam kategori rentan terhadap korupsi, dengan capaian di bawah angka 72,9 persen.
Kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa penguatan sistem pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Masih ada area-area yang perlu kita perbaiki bersama,” kata Maruli.
Karena itu, KPK memberikan perhatian khusus terhadap tiga sektor yang dinilai strategis, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Pokir, Hibah dan Pengadaan Jadi Titik Perhatian
Pada sektor perencanaan pembangunan, pembenahan diarahkan pada mekanisme pengusulan dan pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD. Tidak hanya prosedurnya, tetapi juga substansi dan keterkaitannya dengan kebutuhan pembangunan daerah.
KPK mendorong agar proses tersebut berjalan sesuai ketentuan, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberi kontribusi terhadap pembangunan serta kepentingan masyarakat.
Sementara pada sektor belanja hibah, tata kelola menjadi perhatian penting. Setiap proses pemberian hibah harus memiliki dasar yang jelas, memenuhi ketentuan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuannya sederhana: anggaran daerah yang dikeluarkan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pelayanan publik.
Hal serupa juga berlaku pada sektor pengadaan barang dan jasa.
KPK mendorong penguatan evaluasi, pengawasan dan sistem pengadaan di seluruh perangkat daerah. Dalam proses tersebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan memainkan peran yang semakin kuat untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan menutup ruang terjadinya konflik kepentingan maupun penyimpangan.
DPRD Juga Punya Peran Strategis
KPK turut menekankan pentingnya peran DPRD dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai koridor.
Fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran DPRD dinilai memiliki posisi strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Karena itu, pencegahan korupsi tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Ekosistem pemerintahan yang bersih membutuhkan keterlibatan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dengan menjalankan fungsi dan kewenangannya secara bertanggung jawab.
Kesepakatan Harus Dibuktikan dengan Tindakan
Bagi Pemprov Maluku, kesepakatan bersama KPK tersebut menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan dari dalam sistem pemerintahan itu sendiri.
KPK mengapresiasi komitmen Gubernur Maluku beserta jajaran yang menyatakan kesediaan melakukan langkah-langkah perbaikan secara signifikan.
Namun, komitmen tersebut kini memasuki tahap yang lebih penting: pelaksanaan.
Seluruh tindak lanjut atas hasil rapat dan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara harus dilaporkan kepada KPK selambat-lambatnya pada akhir Desember 2026.
Tenggat waktu tersebut menjadi ukuran awal untuk melihat sejauh mana kesepakatan yang telah dibangun benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Gubernur Hendrik Lewerissa pun menyampaikan apresiasi kepada KPK RI dan Kementerian Dalam Negeri atas pendampingan serta kolaborasi yang diberikan dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Maluku.
Bagi pemerintah daerah, upaya tersebut diharapkan tidak sekadar meningkatkan nilai evaluasi atau memenuhi indikator pencegahan korupsi, tetapi membangun sistem pemerintahan yang benar-benar mampu memberikan rasa percaya kepada masyarakat.
Sebab pada akhirnya, pencegahan korupsi bukan hanya tentang bagaimana menghindari pelanggaran hukum, tetapi bagaimana memastikan setiap kewenangan digunakan dengan benar, setiap kebijakan dibuat secara transparan, dan setiap rupiah anggaran daerah kembali kepada kepentingan rakyat.
Dari ruang rapat di Kantor Gubernur Maluku, komitmen itu telah disepakati. Kini tantangannya adalah memastikan kesepakatan tersebut tidak berhenti sebagai berita acara, melainkan benar-benar menjadi perubahan dalam tata kelola pemerintahan. (BM01)












