Ambon, BM – Di tengah berbagai pandangan, kritik, harapan, bahkan keraguan yang mengiringi perjalanan sebuah pemerintahan, waktu selalu memiliki cara sendiri untuk memberikan jawaban. Pada akhirnya, sebuah pemerintahan tidak akan dikenang semata karena seberapa banyak berbicara, tetapi karena apa yang dikerjakan, apa yang diselesaikan, dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Sejak dilantik sebagai Gubernur Maluku oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Hendrik Lewerissa menghadapi tantangan besar untuk membawa provinsi kepulauan ini bergerak lebih cepat.
Pertanyaan tentang apa yang bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat pun bermunculan. Namun, jawaban atas pertanyaan itu perlahan mulai terlihat melalui berbagai kebijakan, pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan, perluasan pelayanan publik, hingga upaya membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Kerja itu mungkin tidak selalu hadir dalam bentuk pernyataan yang ramai. Sebagian berlangsung di ruang-ruang kebijakan, lobi pemerintahan, rapat koordinasi, proses perencanaan, hingga komunikasi dengan pemerintah pusat. Namun ketika kebijakan mulai menghasilkan perubahan, masyarakatlah yang akan merasakan dampaknya.
Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah tata kelola pemerintahan. Maluku berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut sejak 2019 hingga 2025. Pada penilaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) 2025, Maluku juga masuk Zona Hijau setelah sebelumnya berada dalam kategori Merah dan Rentan.
Bagi masyarakat, angka dan predikat tersebut mungkin terlihat sebagai statistik. Namun di baliknya terdapat proses panjang dalam membenahi tata kelola, pengawasan, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan. Pemerintahan yang baik pada akhirnya bukan hanya soal administrasi, tetapi bagaimana tata kelola tersebut mampu menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih efektif.
Pada sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Maluku bergerak dari 3,39 persen menjadi 5,44 persen, sementara tingkat kemiskinan turun dari 15,78 persen menjadi 15,25 persen. Inflasi pada Oktober 2025 tercatat 2,30 persen.
Namun pemerintah tentu tidak boleh berhenti pada angka. Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Bagi nelayan, pertumbuhan berarti adanya peluang agar hasil tangkapan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Bagi petani, berarti terbukanya akses pasar dan meningkatnya nilai hasil produksi. Bagi pelaku UMKM, berarti kesempatan untuk mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Di sisi lain, penguatan ekonomi daerah juga dilakukan melalui penguatan institusi keuangan daerah. Peningkatan modal inti Bank Maluku dari sekitar Rp1,5 triliun menjadi Rp3 triliun menjadi bagian dari upaya menjaga salah satu aset penting daerah agar semakin kuat dan mampu mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian Maluku.
Sebab pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai jalan, jembatan, pelabuhan atau gedung pemerintahan. Membangun daerah juga berarti memastikan institusi ekonomi daerah memiliki kapasitas untuk tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di bidang kesehatan, cakupan perlindungan kesehatan universal telah mencapai sekitar 98 persen. Pembangunan RSUD Namlea juga mulai berjalan, sementara pembangunan rumah sakit daerah lainnya dipersiapkan.
Kehadiran fasilitas kesehatan pada akhirnya bukan sekadar tentang bangunan dan peralatan medis. Di balik sebuah rumah sakit terdapat harapan seorang ibu agar anaknya mendapatkan pertolongan tepat waktu, harapan seorang ayah agar keluarganya tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta harapan masyarakat agar negara hadir ketika mereka berada dalam situasi paling membutuhkan.
Pembangunan manusia juga menjadi bagian penting dari perjalanan Maluku. Perubahan IAIN Ambon menjadi UIN A.M. Sangadji Ambon menjadi salah satu tonggak penting dalam pengembangan pendidikan tinggi di daerah. Di saat yang sama, Maluku mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda 2025 dan berada di peringkat ketiga secara nasional setelah Bali dan Jakarta.
Bagi generasi muda Maluku, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan. Ia menjadi pesan bahwa anak-anak muda Maluku harus memiliki ruang yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan, mengembangkan kreativitas, membangun usaha, serta mengambil bagian dalam pembangunan daerah dan bangsa.
Sebab membangun Maluku bukan hanya tentang menyelesaikan persoalan hari ini. Pembangunan juga harus menyiapkan generasi yang akan menentukan wajah Maluku puluhan tahun mendatang.
Dan pembangunan Maluku tidak boleh hanya berpusat di Ambon.
Maluku adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau dengan karakter, kebutuhan, dan potensi yang berbeda. Seram, Buru, Kei, Aru, Tanimbar, Moa, Liran, Wetar, Kisar, Letti dan pulau-pulau lainnya harus menjadi bagian dari wajah pembangunan Maluku.
Karena itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas menjadi sangat penting. Bendungan Way Apu yang telah mencapai sekitar 79,8 persen menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan sistem pengairan, dengan potensi mengairi sekitar 10.000 hektare sawah.
Dukungan terhadap Maluku Integrated Port juga membuka peluang lebih besar bagi konektivitas dan aktivitas ekonomi. Sementara perjuangan Maluku untuk memperoleh keadilan sebagai daerah kepulauan mendapatkan ruang melalui masuknya RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Bagi Maluku, perjuangan tersebut bukan sekadar persoalan legislasi. Ini menyangkut bagaimana karakter geografis sebagai daerah kepulauan diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan nasional.
Maluku tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam. Maluku harus mampu menjadi bagian dari pusat pengambilan keputusan ketika masa depan pembangunan Indonesia dibicarakan.
Namun pembangunan tidak hanya berbicara tentang angka, infrastruktur, ekonomi dan gedung. Ada pekerjaan lain yang jauh lebih penting, tetapi tidak selalu terlihat di permukaan: menjaga perdamaian.
Maluku memiliki sejarah panjang mengenai konflik dan perpecahan. Karena itu, menjaga situasi tetap aman dan kondusif menjadi bagian penting dari pembangunan. Kehadiran pemerintah, komunikasi, pendekatan persuasif, keadilan, serta semangat persaudaraan menjadi modal penting untuk memastikan masyarakat tidak kembali terjebak dalam luka masa lalu.
Kepemimpinan di Maluku membutuhkan kemampuan untuk mempertemukan perbedaan, bukan memperbesar jarak. Membangun komunikasi, membuka ruang dialog, dan menjaga persaudaraan menjadi bagian dari pekerjaan pemerintahan yang mungkin tidak selalu menghasilkan foto atau angka, tetapi dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Semangat membangun kemandirian juga terlihat dari perhatian terhadap potensi lokal, salah satunya sagu di Seram Bagian Timur.
Dorongan agar pengembangan sagu masuk dalam agenda Proyek Strategis Nasional membuka peluang agar komoditas lokal tersebut tidak berhenti sebagai bahan mentah. Sagu harus didorong menjadi bagian dari rantai ekonomi yang mampu menciptakan pengolahan, industri, lapangan kerja dan nilai tambah bagi masyarakat Maluku.
Kekayaan Maluku tidak boleh selamanya hanya menjadi cerita tentang apa yang dimiliki. Kekayaan itu harus berubah menjadi cerita tentang apa yang mampu dibangun dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Di tengah pembangunan masa kini, sejarah Maluku juga kembali mendapatkan tempat yang penting.
Nama A.M. Sangadji memperoleh pengakuan sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2026. Bagi masyarakat Maluku, momentum tersebut bukan sekadar pemberian gelar, tetapi bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan dan pengabdian seorang putra Maluku.
Pengakuan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak selalu selesai dalam satu generasi. Apa yang diperjuangkan generasi terdahulu dapat menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus membangun daerah dan bangsa.
Pada akhirnya, perjalanan pemerintahan tidak pernah sempurna. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, masih ada masyarakat yang menunggu, masih ada jalan yang perlu dibangun, pelayanan yang harus diperbaiki, lapangan pekerjaan yang harus diperluas, kemiskinan yang harus ditekan, dan ketimpangan yang harus dikurangi.
Kritik dan perbedaan pandangan pun akan selalu menjadi bagian dari demokrasi. Tetapi di tengah semua itu, Maluku tidak boleh berhenti bergerak.
Sebab masyarakat tidak hidup dari slogan. Masyarakat hidup dari pelayanan yang nyata, ekonomi yang tumbuh, kesehatan yang terjamin, pendidikan yang terbuka, infrastruktur yang tersedia, keamanan yang terjaga, serta kesempatan kerja yang semakin luas.
Di situlah makna “Par Maluku Pung Bae” menemukan tempatnya.
Ia bukan sekadar kalimat untuk baliho atau slogan pemerintahan. Ia merupakan semangat bahwa pembangunan harus kembali kepada tujuan utama: membuat Maluku menjadi lebih baik bagi seluruh masyarakat.
Semangat untuk tetap bekerja meskipun tidak selalu mendapat tepuk tangan. Semangat untuk terus berjalan meskipun kritik datang dari berbagai arah. Dan semangat untuk membangun tanpa harus menghabiskan energi dengan membalas setiap suara yang meragukan.
Sebab pada akhirnya, waktu akan menjadi hakim yang paling jujur.
Yang paling ramai berbicara belum tentu paling banyak meninggalkan jejak. Sebaliknya, mereka yang terus bekerja, mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan dan menjalankan tanggung jawab, justru dapat meninggalkan jejak yang lebih panjang.
Jejak itu kini sedang dibangun di Maluku, sedikit demi sedikit, pulau demi pulau, kebijakan demi kebijakan, program demi program, dan karya demi karya.
Semua bermuara pada satu harapan yang sama: Maluku yang lebih maju, lebih adil dan lebih sejahtera.
Itulah kerja nyata yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa.
Bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara, tetapi siapa yang berani mengambil tanggung jawab. Bukan tentang siapa yang paling keras suaranya, tetapi siapa yang mampu menghadirkan manfaat. Dan bukan tentang seberapa banyak janji yang disampaikan, tetapi seberapa banyak pekerjaan yang benar-benar diselesaikan.
Karena seorang pemimpin pada akhirnya tidak diukur dari seberapa tinggi suaranya terdengar, melainkan dari seberapa jauh manfaat kepemimpinannya dirasakan oleh rakyat.
Par Maluku Pung Bae.
Maluku yang baik untuk semua.
Dan selama pemerintah dan rakyat berjalan bersama, selama kerja lebih diutamakan daripada kegaduhan, serta selama persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan, Maluku akan terus bergerak maju.
Bukan hanya untuk hari ini. Bukan hanya untuk satu periode pemerintahan.
Tetapi untuk anak cucu Maluku yang kelak akan bertanya apa yang telah dilakukan generasi hari ini untuk membuat tanah kelahiran mereka menjadi lebih baik.
Jawabannya harus sederhana, yakni kami bekerja, menjaga, membangun dan kami yang menyelesaikan
Untuk Maluku.
Untuk rakyat.
Untuk masa depan.
PAR MALUKU PUNG BAE.
(BM01)
