Ambon, BM – Upaya memperkuat konektivitas dan memastikan layanan komunikasi tetap aman dan merata di wilayah kepulauan terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku. Hal tersebut terlihat dalam pertemuan bersama jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku, Rabu (9/9/2026).
Kunjungan yang diwakili oleh Holi dan Yeri tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum frekuensi radio serta memastikan keberlangsungan layanan telekomunikasi di Maluku.
Bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan, konektivitas komunikasi memiliki arti yang sangat penting. Tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan komunikasi masyarakat sehari-hari, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan, terutama bagi aktivitas penerbangan dan pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau di wilayah Maluku.
Karena itu, pengawasan spektrum frekuensi radio menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Penataan dan pengawasan yang dilakukan secara preventif diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan frekuensi yang berpotensi menghambat komunikasi penting, termasuk komunikasi dalam dunia penerbangan dan pelayaran.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, termasuk nelayan, penumpang kapal, maupun pengguna transportasi udara yang setiap hari bergantung pada sistem komunikasi yang andal.
Selain pengawasan frekuensi, pertemuan juga membahas optimalisasi pemanfaatan berbagai aset infrastruktur digital yang telah tersedia di Maluku, baik yang dibangun oleh Telkomsel maupun Komdigi.
Salah satu hal yang tengah dijajaki adalah koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kemungkinan alih kelola maupun hibah sejumlah infrastruktur jaringan, termasuk jaringan yang merupakan bagian dari pembangunan BAKTI, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga keberadaan infrastruktur yang telah dibangun, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat di berbagai wilayah Maluku, terutama daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan konektivitas.
Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan layanan komunikasi dan digital yang semakin aman, merata, dan berkelanjutan.
Teknologi pun diharapkan tidak berhenti sebagai infrastruktur semata, tetapi benar-benar menjadi jembatan yang memperkuat pelayanan publik, membuka akses informasi, mendukung aktivitas masyarakat, serta mendekatkan masyarakat Maluku yang tersebar di berbagai pulau.
Hadir dalam kunjungan dan rapat tersebut Kepala Bidang Aptika serta Kepala Bidang Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. (BM01)
