Ambon, BM – Komisi I DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan tahap kedua di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), tepatnya di Kantor Bupati Piru, Sabtu (2/5/2026).
Kegiatan yang dipimpin Ketua Komisi I Solichin Buton itu membahas persoalan lahan milik pemerintah provinsi, termasuk tanah SMA, SMK, dan SLB yang hingga kini belum memiliki sertifikat resmi.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir BPN SBB, Dinas Pendidikan, serta jajaran pemerintah daerah setempat.
Anggota Komisi I DPRD Maluku Akmal Soilisa menilai penyelesaian sertifikasi lahan harus dipercepat melalui koordinasi lintas instansi agar tidak menghambat pembangunan pendidikan di daerah.
Sementara itu, Solichin Buton menegaskan DPRD akan terus mengawal penyelesaian sengketa dan legalitas lahan sekolah demi memastikan kepastian hukum aset pendidikan di SBB.
Berdasarkan data sementara, masih terdapat lebih dari 22 sekolah di wilayah tersebut yang belum memiliki sertifikat tanah. (BM03)
