Ambon, BM – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat sinergi dengan Telkomsel dalam mempercepat transformasi digital sekaligus memperluas pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga ke wilayah terpencil.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku bersama jajaran pimpinan dan manajemen Telkomsel Maluku, Kamis (10/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Kominfo Provinsi Maluku itu dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Titus F. L. Renwarin, bersama jajaran Bidang Keamanan Data dan Informasi serta Bidang Statistik Sektoral. Dari pihak Telkomsel, hadir jajaran pimpinan dan manajemen Telkomsel Provinsi Maluku.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi atas kolaborasi yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir, khususnya dalam memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi, mempercepat transformasi digital, serta menyediakan solusi konektivitas bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada di kawasan terpencil.
Salah satu agenda penting yang dibahas adalah penguatan layanan jaringan 5G di kawasan strategis Kota Ambon. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan surat permohonan resmi kepada Telkomsel terkait penambahan teknologi 5G di kawasan pemerintahan Provinsi Maluku dan Lapangan Merdeka.
Saat ini, layanan 5G Telkomsel telah tersedia di tiga titik utama Kota Ambon, yakni Bandara Pattimura, Lapangan Merdeka, serta kawasan Talake atau GraPARI Telkomsel.
Penambahan cakupan jaringan tersebut diharapkan mendapat persetujuan dari pimpinan pusat Telkomsel sehingga dapat semakin memperkuat infrastruktur digital pada kawasan strategis, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Namun, penguatan konektivitas tidak hanya diarahkan pada kawasan perkotaan. Telkomsel juga terus memperluas cakupan layanan ke sejumlah wilayah terpencil dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk Buru Selatan, Pulau Seram, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, hingga Maluku Barat Daya.
Kerja sama Pemprov Maluku dan Telkomsel juga mencakup dukungan infrastruktur untuk memperkuat digitalisasi pemerintahan dan sektor publik. Salah satunya melalui program Paket ASN Pemprov Maluku, serta penyediaan konektivitas yang mendukung sektor pariwisata dan pendidikan.
Dalam rangka mengoptimalkan infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia, Pemprov Maluku juga berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait optimalisasi dan pemanfaatan sekitar 812 menara telekomunikasi yang tersebar di wilayah Maluku.
Menurut Pemprov Maluku, optimalisasi infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan telekomunikasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses.
Selain membahas infrastruktur dan konektivitas, pertemuan juga menyoroti aspek keamanan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Dinas Kominfo Maluku bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi celah keamanan pada situs web dan sistem informasi pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penguatan keamanan digital juga diarahkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam mendukung proses administrasi pemerintahan yang lebih efektif dan aman.
Sebagai langkah antisipatif, Pemprov Maluku juga merencanakan implementasi aplikasi pengawasan aktivitas siber. Aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi ancaman secara lebih dini sekaligus memantau aktivitas keamanan digital di lingkungan pemerintah daerah.
Di bidang pengelolaan data, Pemprov Maluku terus mengembangkan portal Lawamena Satu Data yang dapat diakses masyarakat melalui lawamena.malukuprov.go.id.
Portal tersebut menyediakan berbagai data sektoral daerah yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan kalangan akademisi. Pengelolaan data juga terus diarahkan agar terintegrasi dengan sejumlah sumber data nasional, di antaranya data Badan Pusat Statistik (BPS), informasi harga bahan pangan Kementerian Perdagangan, serta aplikasi perencanaan SEPAKAT Bappenas.
Ke depan, integrasi data akan terus diperluas, termasuk dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta pemetaan tenaga kesehatan dan penyakit berbasis wilayah melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Penguatan integrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data daerah yang semakin akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sinergi Pemprov Maluku dan Telkomsel ini pada akhirnya diarahkan bukan sekadar untuk memperluas jaringan telekomunikasi, tetapi juga membangun ekosistem digital yang mampu mendukung pemerintahan, pendidikan, pariwisata, pelayanan publik, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan digital.
Dengan kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau, pemerataan konektivitas menjadi salah satu kunci untuk memperkuat keterhubungan antardaerah sekaligus memastikan masyarakat di wilayah terpencil turut merasakan manfaat transformasi digital. (BM01)
