Kerja Nyata Berbuah Hasil, Pemprov Maluku Naik Kelas ke Zona Hijau MCSP KPK 2025

Ambon, BM – Perubahan tata kelola pemerintahan di Maluku mulai menunjukkan hasil. Pemerintah Provinsi Maluku berhasil menembus Zona Hijau atau Zona Terjaga dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025.

Capaian tersebut menjadi kabar positif sekaligus penanda adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.

Yang membuat capaian ini semakin berarti, Zona Hijau tersebut diraih setelah dalam beberapa tahun sebelumnya Provinsi Maluku masih berada di Zona Merah atau Zona Rentan.

Perubahan itu menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku mulai bergerak ke arah yang lebih baik.

Bagi Gubernur Hendrik Lewerissa, capaian MCSP KPK bukan sekadar angka dalam sebuah penilaian. Lebih dari itu, hasil tersebut menjadi gambaran mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun sistem pemerintahan yang lebih tertib, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Perbaikan tata kelola tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui integritas dan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Gubernur Hendrik Lewerissa.

Dari Zona Merah Menuju Zona Hijau

Perjalanan dari Zona Merah menuju Zona Hijau tidak terjadi secara instan. Di balik capaian tersebut terdapat proses pembenahan yang menyentuh berbagai sektor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penilaian MCSP KPK mencakup delapan area intervensi, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Delapan sektor tersebut merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang tidak hanya efektif dalam bekerja, tetapi juga memiliki sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang semakin kuat.

Karena itu, keberhasilan menembus Zona Hijau menjadi gambaran bahwa pembenahan tidak hanya dilakukan pada satu sisi, melainkan bergerak secara menyeluruh di berbagai lini pemerintahan.

Kinerja Birokrasi Mulai Berbuah Hasil

Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Maluku yang maju, adil dan sejahtera.

Menurutnya, capaian Zona Hijau MCSP KPK menjadi indikator bahwa berbagai langkah pembenahan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah telah berada di jalur yang tepat.

Namun bagi Hendrik, capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri.

Justru sebaliknya, Zona Hijau harus menjadi titik tolak untuk bekerja lebih baik, memperkuat sistem yang sudah dibangun dan memastikan perubahan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Capaian ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperkuat integritas aparatur, memperbaiki sistem dan regulasi, meningkatkan pengawasan internal, serta membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan,” ujarnya.

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja keras memenuhi berbagai indikator dan target dalam penilaian MCSP KPK.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Maluku.

Bukan Sekadar Predikat, Tetapi Cermin Perubahan

Masuknya Maluku ke Zona Hijau memiliki makna yang lebih luas dari sekadar perubahan status penilaian.

Capaian tersebut menjadi bagian dari proses membangun kembali kepercayaan terhadap birokrasi dan memastikan pemerintahan berjalan dengan sistem yang semakin transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, tata kelola pemerintahan yang baik pada akhirnya bukan hanya diukur dari terpenuhinya dokumen dan indikator penilaian.

Ukuran sesungguhnya adalah ketika masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, anggaran dikelola secara lebih transparan, aset daerah tertata dengan baik, pengawasan semakin kuat, serta setiap aparatur memahami bahwa kewenangan yang dimiliki merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks itu, keberhasilan Pemprov Maluku keluar dari Zona Merah dan masuk ke Zona Hijau menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan birokrasi mulai membuahkan hasil.

Hendrik: Jangan Berhenti di Zona Hijau

Hendrik Lewerissa menegaskan, capaian MCSP KPK 2025 harus dijadikan energi baru untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Target ke depan bukan sekadar mempertahankan predikat Zona Hijau, tetapi memastikan seluruh sistem pemerintahan semakin kuat, integritas aparatur semakin kokoh dan pelayanan publik semakin berkualitas.

Dengan semangat tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari Zona Merah menuju Zona Hijau, Maluku kini menunjukkan arah perubahan yang lebih baik.

Capaian itu sekaligus menjadi gambaran kinerja pemerintahan Hendrik Lewerissa–Abdullah Vanath dalam membenahi fondasi birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Bagi masyarakat Maluku, predikat Zona Hijau bukan sekadar warna dalam laporan penilaian. Ia harus menjadi awal dari sebuah standar baru: pemerintahan yang semakin bersih, pelayanan yang semakin baik, dan pembangunan yang semakin dipercaya masyarakat. (BM01)