Ambon, BM – Komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa.
Penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Hendrik Lewerissa saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berlangsung di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/2026).
Forum strategis yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana hibah, serta pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Salah satu agenda utama kegiatan tersebut adalah pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara, didampingi pimpinan DPRD kedua provinsi, para bupati dan wali kota, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara. Komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penandatanganan bersama oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam keterangannya kepada awak media, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan merupakan tanggung jawab moral dan kelembagaan seluruh aparatur pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, terdapat sejumlah sektor strategis yang membutuhkan perhatian serius, terutama pengelolaan pokir DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana hibah, serta potensi konflik kepentingan atau afiliasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, Gubernur memandang pendampingan, evaluasi, dan pengawasan dari lembaga terkait sebagai instrumen penting untuk memperbaiki sistem sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sebagai gubernur, saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Bahkan tadi saya sampaikan kepada KPK, tahun depan silakan datang kembali untuk melakukan review. Kita ingin memastikan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan kesediaan Pemerintah Provinsi Maluku untuk terus membuka ruang evaluasi dan pengawasan sebagai bagian dari upaya pembenahan birokrasi.
Bagi Hendrik, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga dari bagaimana setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Gubernur juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur pemerintahan yang melakukan pelanggaran. Ia mempersilakan aparat penegak hukum mengambil tindakan apabila setelah adanya peringatan dan evaluasi masih ditemukan kesalahan maupun penyimpangan yang sama.
“Kita sudah mendapatkan early warning system atau sistem peringatan dini yang sangat serius. Karena itu, kalau ke depan masih terjadi kesalahan atau pelanggaran yang sama, silakan dilakukan penindakan. Kita tidak akan melindungi siapa pun,” tegas Hendrik.
Terkait pengelolaan pokir DPRD dan dana hibah, Gubernur kembali mengingatkan bahwa seluruh proses harus berjalan berdasarkan mekanisme, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi maupun kelompok yang mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari pimpinan OPD hingga aparatur di tingkat kabupaten dan kota, untuk memiliki kesamaan persepsi dan komitmen dalam membangun sistem pemerintahan yang semakin tertib, profesional, dan berintegritas.
Menurut Hendrik, upaya membangun Maluku tidak dapat dibebankan kepada gubernur semata. Dibutuhkan tanggung jawab kolektif seluruh penyelenggara pemerintahan, dukungan masyarakat, serta peran insan pers dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor kepentingan publik.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan LKPP atas pendampingan serta evaluasi yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sinergi antarlembaga tersebut diharapkan semakin memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Maluku.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Dr. Setya Nugraja, S.E., M.I.B.A., serta Sekretaris Utama LKPP Herniawan, S.Si., M.P.
Hadir pula pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Sekretaris Daerah kedua provinsi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah kabupaten/kota, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan arah pembangunan pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada capaian program, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan integritas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Prinsipnya, setiap anggaran daerah harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, keuangan daerah merupakan amanah rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku. (BM01)








