Ambon, BM – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa membuka Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan bertema “Membangun Kepulauan Menuju Indonesia Emas 2045” di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (20/11/2026).
Deklarasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan kekuatan perguruan tinggi di wilayah kepulauan dalam memperkuat riset, inovasi, dan kolaborasi guna menjawab tantangan pembangunan sekaligus mendorong daya saing daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Tim Kerja Konsorsium Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Risbang Kemendiktisaintek Fajar Sandi Prawoco, anggota Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, para gubernur provinsi kepulauan atau yang mewakili, unsur Forkopimda Maluku, Rektor Universitas Pattimura selaku tuan rumah, Kepala LLDIKTI Wilayah XII, serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dari 10 provinsi anggota BKS Provinsi Kepulauan.
Dalam sambutannya, Lewerissa menegaskan bahwa pembangunan wilayah kepulauan membutuhkan kekuatan ilmu pengetahuan dan kolaborasi lintas perguruan tinggi. Menurutnya, karakteristik kepulauan tidak dapat disamakan dengan wilayah daratan sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih afirmatif dan berkeadilan.
“Bagi Maluku, forum ini memiliki arti yang sangat penting. Persoalan dan masa depan pembangunan kepulauan membutuhkan kesatuan pemikiran, kekuatan ilmu pengetahuan, serta tindakan bersama,” tegas Lewerissa.
Ia menilai laut bagi masyarakat kepulauan bukan sekadar batas geografis, melainkan ruang hidup, sumber ekonomi, pangan, sekaligus jalur konektivitas antarpulau. Namun, kondisi geografis tersebut juga menghadirkan tantangan berupa tingginya biaya logistik, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, hingga mahalnya penyelenggaraan pelayanan publik.
Karena itu, Gubernur kembali menegaskan pentingnya kebijakan nasional yang memberikan keberpihakan kepada daerah kepulauan, termasuk melalui perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki posisi strategis untuk memperkuat perjuangan tersebut melalui kajian akademik, riset, dan rekomendasi kebijakan yang mampu menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperjuangkan keadilan fiskal dan pembangunan wilayah kepulauan.
Lewerissa juga meminta dukungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memperkuat perguruan tinggi di kawasan kepulauan melalui kebijakan afirmatif, pendanaan yang proporsional, pemerataan fasilitas riset, peningkatan kapasitas dosen, hingga perluasan akses teknologi.
“Kita ingin perguruan tinggi di wilayah kepulauan diberikan kesempatan yang setara untuk berkembang dan menjadi pusat inovasi dalam membangun masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan,” ujarnya.
Lebih jauh, Lewerissa mendorong Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan tidak berhenti sebagai forum seremonial, tetapi menjadi rumah besar kolaborasi yang mampu mengintegrasikan potensi akademik, tenaga ahli, pusat penelitian, laboratorium, dan sumber daya intelektual antarkampus.
Potensi tersebut, kata dia, harus diarahkan pada riset terapan dan inovasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan, ekonomi biru, pangan, energi terbarukan, pariwisata bahari, hingga pengembangan komoditas unggulan daerah.
Ia juga mendorong perguruan tinggi mengambil peran dalam modernisasi perikanan, pengolahan hasil laut, pengembangan industri rumput laut, penguatan cold chain, serta hilirisasi komoditas seperti kelapa, pala, cengkih, sagu, ubi kayu, dan berbagai produk perikanan.
“Potensi yang besar harus diolah menjadi nilai tambah. Di sinilah perguruan tinggi harus hadir melalui riset, inovasi, teknologi, dan sumber daya manusia,” katanya.
Untuk memastikan konsorsium menghasilkan kerja nyata, Gubernur menawarkan empat agenda utama, yakni membangun pusat riset dan inovasi bersama, menyusun agenda riset prioritas sesuai kebutuhan daerah, memperkuat pendidikan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta membangun kemitraan dengan dunia usaha dan investor untuk mempercepat hilirisasi hasil penelitian.
Sebagai Ketua BKS Provinsi Kepulauan, Lewerissa memastikan 10 provinsi kepulauan siap membangun kolaborasi yang lebih terstruktur dengan perguruan tinggi, termasuk kampus-kampus yang berada di kabupaten dan pulau-pulau terluar.
Ia menegaskan pembangunan kepulauan tidak bisa dikerjakan pemerintah sendirian. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Mari kita jadikan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan ini sebagai rumah besar kolaborasi, tempat kita menyatukan pemikiran, keahlian, sumber daya, dan komitmen untuk membangun Indonesia dari wilayah kepulauan,” ajaknya.
Lewerissa berharap deklarasi tersebut menjadi titik awal lahirnya program-program nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Melalui konsorsium ini, Maluku dan daerah kepulauan lainnya didorong untuk tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, tetapi sebagai bagian penting dari kekuatan ekonomi, pusat inovasi, dan masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. (BM01)










