Jakarta, BM – Maluku tidak ingin hanya menjadi jalur lalu lintas laut. Provinsi kepulauan ini mulai didorong mengambil peran yang lebih strategis sebagai salah satu pusat pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia.
Gagasan tersebut mengemuka dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia (DPN PPAKPI) Periode 2026–2029 di Ballroom GIIA Hotel, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Sadali Ie menyampaikan, posisi geografis dan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan membuka ruang besar bagi pengembangan industri dan ekosistem keselamatan pelayaran.
Dalam sambutan tersebut, Sadali Ie juga menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Umum beserta seluruh jajaran pengurus DPN PPAKPI yang baru dilantik.
Ia berharap kepengurusan baru mampu membawa organisasi semakin profesional sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan keselamatan dan keamanan pelayaran nasional.
“Semoga amanah ini dapat diemban dengan penuh tanggung jawab, sehingga mampu membawa organisasi semakin maju, solid, dan profesional dalam mendukung terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran nasional,” demikian pesan Gubernur yang disampaikan Sekda Sadali.
Namun, bagi Maluku, isu keselamatan pelayaran tidak berhenti pada ketersediaan alat keselamatan di atas kapal.
Keselamatan harus dibangun sebagai sebuah ekosistem—mulai dari ketersediaan peralatan berstandar, distribusi yang mudah dijangkau, tenaga teknis yang kompeten, pemeriksaan dan pemeliharaan berkala, hingga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
Ia menilai, dunia usaha memiliki posisi penting dalam membangun ekosistem tersebut. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena keselamatan pelayaran merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Keselamatan pelayaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan, kolaborasi, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan industri penyedia alat keselamatan pelayaran,” tegasnya.
Pesan itu menjadi sangat relevan bagi Maluku.
Sebagai daerah kepulauan, konektivitas laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Kapal menjadi penghubung antarpulau, membuka akses ekonomi, mendukung pelayanan pemerintahan, sekaligus menjadi sarana utama mobilitas masyarakat.
Karena itu, penguatan keselamatan pelayaran di Maluku tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyentuh dimensi ekonomi dan pembangunan daerah.
Di sinilah peluang baru itu dibuka
Gubernur Lewerissa mendorong PPAKPI melihat Maluku bukan sekadar sebagai wilayah pengguna jasa pelayaran, tetapi sebagai wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bagian penting dari rantai industri keselamatan pelayaran nasional.
Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada penguatan standar keselamatan, edukasi dan pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, layanan pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan keselamatan, hingga peluang investasi di sektor terkait.
“Saya berharap PPAKPI dapat menjadikan Maluku sebagai salah satu pusat penting dalam pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia,” kata Gubernur.
Gagasan ini sekaligus membuka perspektif baru dalam pembangunan Maluku. Keselamatan pelayaran tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai peluang membangun industri, menciptakan sumber daya manusia terampil, membuka lapangan usaha, dan memperkuat konektivitas kawasan timur Indonesia.
Dengan dukungan pemerintah, asosiasi pengusaha, industri pelayaran, lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya, Maluku berpeluang membangun sebuah ekosistem yang tidak hanya memastikan kapal berlayar dengan aman, tetapi juga menghadirkan aktivitas ekonomi baru di daerah.
Ia meyakini kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pelayaran yang semakin aman, tertib dan andal.
“Saya percaya, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kita dapat mewujudkan sistem pelayaran yang lebih aman, tertib, andal, dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi seluruh masyarakat,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum DPN PPAKPI beserta jajaran pengurus, pimpinan industri pelayaran, serta Michael Wattimena.
Bagi Maluku, gagasan ini bukan sekadar tentang alat keselamatan. Ini adalah peluang untuk mengubah posisi strategis sebagai provinsi kepulauan menjadi kekuatan baru dalam membangun ekosistem keselamatan pelayaran Indonesia Timur. (BM01)
