Ambon, BM – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) kembali menunjukkan sikapnya dalam menjaga batas yang tegas antara kepentingan pribadi dan penggunaan anggaran daerah.
Mulai tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya, pembiayaan dekorasi Natal di Rumah Dinas Gubernur Maluku tidak lagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan ditanggung sepenuhnya melalui dana pribadi.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari komitmen Gubernur HL untuk memastikan APBD benar-benar diarahkan bagi kepentingan masyarakat dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Baginya, tidak semua kebutuhan yang melekat pada fasilitas jabatan harus dibebankan kepada keuangan daerah, terlebih jika kebutuhan tersebut bersifat pribadi.
“Kalau itu menjadi kebutuhan pribadi, maka saya yang tanggung. Jangan semuanya dibebankan kepada daerah,” demikian prinsip yang ditegaskan Gubernur HL.
Sikap tersebut menjadi penting karena dekorasi Natal di Rumah Dinas Gubernur pada dasarnya merupakan bagian dari suasana perayaan keagamaan.
Meski rumah dinas merupakan fasilitas jabatan, pembiayaan dekorasi untuk menyambut perayaan Natal tidak harus menjadi beban APBD apabila dapat ditanggung secara pribadi.
Gubernur HL mengungkapkan, pada tahun 2025 pembiayaan dekorasi Natal di Rumah Dinas Gubernur masih menggunakan anggaran APBD. Namun, mulai tahun 2026, dirinya memutuskan untuk mengambil alih seluruh pembiayaan tersebut menggunakan dana pribadi.
Kebijakan itu juga tidak berhenti pada tahun ini. Selama dirinya masih menjalankan amanah sebagai Gubernur Maluku, kebutuhan dekorasi Natal di Rumah Dinas Gubernur akan ditanggung secara pribadi dan tidak lagi dibebankan kepada APBD.
Di tengah tanggung jawabnya menjalankan pemerintahan dan mendorong berbagai program pembangunan daerah, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur HL memiliki cara pandang yang jelas dalam menempatkan prioritas anggaran.
APBD harus digunakan untuk pelayanan publik, pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kebutuhan pemerintahan yang memang menjadi tanggung jawab negara dan daerah.
Sementara hal-hal yang bersifat pribadi dan tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik, menurutnya, semestinya tidak serta-merta dibebankan kepada keuangan daerah.
Sikap ini sekaligus menjadi bentuk keteladanan dalam pengelolaan keuangan daerah. Gubernur HL tidak hanya berbicara tentang tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tetapi juga berupaya menerapkannya dalam keputusan-keputusan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya.
Bagi masyarakat Maluku, keputusan untuk menggunakan dana pribadi dalam mempersiapkan dekorasi Natal di Rumah Dinas Gubernur bukan semata-mata soal nominal anggaran. Lebih dari itu, keputusan tersebut menunjukkan adanya kesadaran untuk menjaga kepatutan, membedakan fasilitas jabatan dengan kebutuhan pribadi, serta tidak menjadikan APBD sebagai sumber pembiayaan untuk hal-hal yang sebenarnya dapat ditanggung sendiri.
Di tengah tuntutan agar pemerintah semakin cermat dalam mengelola setiap rupiah uang rakyat, sikap Gubernur HL ini menjadi sebuah contoh bahwa seorang pejabat publik juga dapat menunjukkan tanggung jawab melalui keputusan-keputusan sederhana namun memiliki nilai moral yang kuat.
Tidak semua yang bisa dibebankan kepada daerah harus dibebankan kepada daerah. Ketika sesuatu merupakan kebutuhan pribadi, maka tanggung jawab pribadi pula yang semestinya dikedepankan.
Sikap tersebut menjadi salah satu bentuk kebanggaan tersendiri dalam kepemimpinan Hendrik Lewerissa—tetap bekerja dan memberikan perhatian pada kepentingan masyarakat, namun pada saat yang sama tidak ingin mengambil keuntungan dari anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi. (BM01)









