Ambon, BM – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menegaskan keberadaan PT Pelayaran Darma Indah masih memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas transportasi laut antarpulau di Maluku.
Pernyataan tersebut disampaikan Anos di Ambon, Kamis, (06/08/2026), menyikapi penilaian mengenai dominasi PT Pelayaran Darma Indah dalam layanan pelayaran reguler di sejumlah rute di wilayah Maluku.
Menurut Anos, penilaian yang menyebut perusahaan tersebut memonopoli layanan pelayaran reguler perlu dikaji secara menyeluruh dengan melihat kondisi geografis Maluku serta kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut.
Ia menilai, hingga saat ini armada PT Pelayaran Darma Indah masih memberikan kontribusi dalam melayani masyarakat, terutama pada sejumlah rute yang belum banyak dilayani oleh operator pelayaran lainnya.
“Keberadaan Darma Indah masih dibutuhkan masyarakat. Karena itu, persoalan monopoli atau tidak harus dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi ketersediaan rute, jadwal pelayaran, jumlah operator, dan kebutuhan masyarakat,” ujar Anos.
Menurutnya, selain menawarkan jadwal pelayaran yang relatif lebih pasti, PT Pelayaran Darma Indah juga menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menjangkau berbagai wilayah kepulauan di Maluku.
Terkait adanya sorotan terhadap tarif tiket yang dinilai relatif tinggi, Anos mengatakan persoalan tersebut perlu dilihat dari struktur biaya operasional perusahaan pelayaran swasta.
Ia menjelaskan, perusahaan swasta harus menanggung berbagai biaya operasional secara mandiri, sementara kapal perintis maupun kapal milik pemerintah mendapatkan dukungan atau subsidi dari negara.
“Tarif tentu harus tetap menjadi perhatian karena menyangkut kemampuan masyarakat. Tetapi kita juga harus melihat biaya operasional yang ditanggung perusahaan swasta. Ini berbeda dengan kapal perintis atau kapal pemerintah yang mendapatkan subsidi,” jelasnya.
Meski demikian, Anos berharap pemerintah tidak hanya bergantung pada satu operator. Menurutnya, semakin banyak perusahaan pelayaran yang hadir, semakin terbuka peluang terciptanya persaingan yang sehat dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah harus mendorong agar lebih banyak operator hadir. Dengan begitu, persaingan menjadi sehat dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan transportasi laut,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang dapat membantu menekan biaya operasional perusahaan pelayaran, khususnya yang melayani wilayah kepulauan dengan tingkat kesulitan dan biaya distribusi yang tinggi.
Menurut Anos, kebijakan tersebut penting agar pelayanan transportasi laut di Maluku dapat berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman, tarif yang terjangkau, serta kepastian jadwal. Itu yang harus menjadi tujuan bersama,” ujarnya.
Anos berharap penguatan konektivitas transportasi laut terus menjadi perhatian pemerintah, mengingat kondisi geografis Maluku yang terdiri atas wilayah kepulauan dan membutuhkan sistem transportasi laut yang kuat untuk menunjang aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. (BM01)
