Ambon, BM – Upaya meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan di Pulau Buru terus mendapat perhatian. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kembali diperkuat melalui kunjungan kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buru, Muhamad R. Umasugi, ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Rabu (9/9/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala BPJN Maluku tersebut, Muhamad R. Umasugi diterima Plt. Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu.
Kunjungan itu turut didampingi Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Buru, Muhamad Iksan Albram, sementara Plt. Kepala BPJN Maluku didampingi jajaran teknis terkait.
Pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk membahas kondisi sekaligus arah pengembangan jaringan jalan di Pulau Buru. Salah satu perhatian utama adalah sejumlah usulan Pemerintah Kabupaten Buru terkait peningkatan status beberapa ruas jalan, yang dinilai penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah serta memperlancar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buru, Muhamad R. Umasugi, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya menjadi momentum silaturahmi, tetapi juga sebagai langkah untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Buru kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, peningkatan status sejumlah ruas jalan di Pulau Buru menjadi salah satu kebutuhan strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan. Infrastruktur jalan yang semakin baik diharapkan mampu membuka akses yang lebih luas, memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, menjelaskan bahwa usulan penanganan sejumlah ruas jalan di Pulau Buru telah masuk dalam pembahasan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Namun, prosesnya saat ini masih berada pada tahap pengusulan.
“Pada prinsipnya kami siap untuk berkoordinasi dan mendukung usulan-usulan tersebut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Muh. Ulwan.
Ia menambahkan, koordinasi antara BPJN Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru akan terus diperkuat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai usulan pembangunan dan peningkatan status jalan dapat dibahas secara terpadu, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta skala prioritas pembangunan infrastruktur di Pulau Buru.
Penguatan infrastruktur jalan, lanjutnya, bukan semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan pergerakan masyarakat, distribusi barang, pelayanan publik, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat jangka panjang.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan komunikasi dan koordinasi kedua pihak semakin solid. Dengan sinergi yang terbangun, berbagai usulan pembangunan jalan di Pulau Buru diharapkan dapat terus didorong dan memperoleh penanganan sesuai mekanisme serta kewenangan yang berlaku. (BM01)
