Ambon, BM – Gubernur Maluku, Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. Murad Ismail (MI), Rabu (27/04/2022), membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Santika Ambon.
Turut hadir, Sekda Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah, SE, para Kepala OPD dan Forkopimda Provinsi Maluku, serta undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur MI mengatakan, acara ini merupakan momentum strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2023, yang merupakan bagian penentu keberhasilan pembangunan, dalam periode pemerintahan tahun 2019 – 2024.
Menurut mantan Dankor Brimob Polri itu, walaupun di tengah pandemi covid-19, namun capaian pembangunan daerah selama tahun 2021 menunjukkan prestasi yang signifikan.
“Pertumbuhan Ekonomi Maluku tumbuh positif di atas rata-rata nasional sebesar 5,33%, dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 3,42%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 69,49 persen, menjadi 69,71 persen. Tingkat pengangguran terbuka yang awalnya 7,57 persen, turun menjadi 6,93 persen. Tingkat kemiskinan juga turun signifikan daei 17,99 persen, menjadi 16,30 persen. Bahkan penurunan tersebut selama 10 tahun terakhir dan terbesar diantara seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” jelas Gubernur MI.
Capaian tersebut, kata mantan Kapolda Maluku, telah diperoleh di tahun 2021, dimana hal ini harus dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan tahun 2022 dan 2023 nantinya.
Gubernur berharap, Musrenbang ini nantinya dapat menghadirkan perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.
Oleh karena itu, lanjut MI, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain perencanaan pembangunan tahun 2023, harus tetap memperhatikan upaya penanganan Covid-19, serta pemulihan sosial dan ekonomi.
Selain itu, tambahnya, para pimpinan OPD, agar melakukan sinergitas program daerah, dengan program nasional.
“Menciptakan dan meningkatkan inovasi, serta bangun kemitraan dengan BUMN dan swasta, dalam mendukung percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.
Yang terakhir, kata MI, seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku, diharapkan untuk tetap optimis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan bekerja bersama-sama walaupun sering kali menghadapi berbagai kendala. (KRI)
Komentar