oleh

Ruhunussa Sayangkan Pernyataan Atapary Fitnah Widya Pratiwi Soal Dana Fiktif 2,5 Miliar Kwarda Maluku

Ambon, BM – Ketua Relawan Widya Pratiwi Murad, Ibrahim Ruhunussa (IR) sangat menyayangkan penyampaian Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif Ketua Kwarda Maluku, Widya Pratiwi Murad dan Bendahara, Ritha Hayat yang bernilai sebesar Rp 2,5 Miliar.

Menurutnya, tuduhan yang dilakukan wakil rakyat dari dapil Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tersebut, tidaklah berdasar fakta pada yang ada.

“Pernyataan Ketua Komisi IV Provinsi Maluku Samson Atapary kepada Ketua Kwarda Maluku Widya Pratiwi Murad dan juga Bendahara Kwarda Maluku pada sejumlah media terkait laporan Pertanggungjawaban fiktif bantuan Dana Hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dengan nilai anggaran sebesar Rp 2,5 Miliar merupakan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar,” jelas Ibrahim Ruhunussa saat ditemui media ini, Kamis (20/07/2023).

Menurut Ruhunussa, setelah dirinya melakukan konfirmasi ternyata anggaran yang diterima Kwarda Maluku tidak mencapai Rp.2,5 Miliar, melainkan Rp. 2 Miliar dan telah diperiksa Badan Pemeriksaan Keungan (BPK).

“Jika dirunut pernyataan Attapary tentu tidak mengacu pada data yang ada. Sebab penggunaan anggaran tersebut telah di Periksa BPK. Itu berarti telah melalui audit oleh lembaga negara, yang mana artinya dugaan Atapary soal Dana Hibah Pemprov Maluku sebesar 2,5 M merupakan hoax,” terangnya.

Menurut mantan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah tiga periode itu, dirinya menyayangkan tuduhan dari politisi PDI Perjuangan itu yang cenderung menjastis Widya Murad Murad, bahkan cendrung bertujuan merusak nama baik beliau.

“Sebagai orang dekatnya Widya Pratiwi Murad, saya menyayangkan tuduhan Attapary yang disematkan kepada seorang perempuan, seorang ibu yang juga memiliki anak dan keluarga. Tentu cara – cara yang dimainkan oleh Ketua Komisi IV tidak boleh dipakai dalam menjastis orang lain yang bertujuan untuk merusak nama baik Widya Pratiwi selaku Ketua Kwarda Maluku,” ungkapnya.

Untuk itu IR menyampaikan, agar Ketua Komisi IV Provinsi Maluku Samson Atapary lebih cermat dalam menyampaikan pemberitaan di media masa, apa lagi bicara soal anggaran harus memiliki data yang akurat. (BM-03)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *