Ambon, BM – Posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi mendorong Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat kerja sama internasional. Salah satunya dengan Australia, negara yang secara geografis memiliki kedekatan langsung dengan sejumlah wilayah di Maluku.
Upaya tersebut mengemuka saat Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menerima kunjungan Tim Kedutaan Besar Australia bersama Tim Desain Program Kerja Sama Australia–Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026).
Pertemuan itu tidak sekadar menjadi ajang membahas hubungan bilateral, tetapi diarahkan untuk membuka ruang kerja sama yang lebih konkret dalam manajemen risiko bencana, pengurangan risiko bencana, aksi kemanusiaan, hingga pengelolaan risiko iklim.
Gubernur Hendrik menilai kerja sama tersebut sangat penting bagi Maluku yang menghadapi ancaman bencana dengan karakteristik geografis yang kompleks. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), indeks risiko bencana Maluku yang sebelumnya berada pada angka 161,50 pada 2024 meningkat menjadi 203,94, atau naik 42,44 poin.
Menurut Gubernur, tingginya risiko bencana tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman alam, tetapi juga tingkat kerentanan masyarakat dan wilayah serta kapasitas pemerintah dalam melakukan pencegahan maupun penanganan bencana.
“Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi,” kata Hendrik.
Maluku Berada di Wilayah Rawan Bencana
Gubernur menjelaskan, tantangan kebencanaan di Maluku bukan persoalan baru. Secara historis, sekitar 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia pada periode 1600–2000 berpusat di wilayah Maluku.
Ancaman tersebut semakin kompleks dengan keberadaan sejumlah gunung api aktif serta meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem.
Bahkan, dalam Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022–2026, tercatat terdapat 15 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Maluku.
Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri. Sebaran pulau dan wilayah yang luas membuat penanganan bencana membutuhkan sistem yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah-wilayah terpencil.
Di sisi lain, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah keterbatasan, mulai dari kapasitas kelembagaan yang belum optimal, belum meratanya dokumen perencanaan kebencanaan di BPBD kabupaten/kota, hingga keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Kekeringan dan Karhutla Jadi Peringatan
Dalam beberapa bulan terakhir, Maluku juga menghadapi ancaman kekeringan yang kemudian memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten/kota.
Fenomena El Nino turut memperbesar risiko tersebut, terlebih ketika kondisi alam diperburuk oleh aktivitas manusia.
Situasi ini menjadi salah satu alasan mengapa Pemerintah Provinsi Maluku menilai penguatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Gubernur Hendrik mendorong agar kerja sama dengan Australia tidak berhenti pada dukungan ketika bencana terjadi, tetapi diarahkan pada upaya pencegahan, kesiapsiagaan, aksi antisipatif (Anticipatory Action), serta Climate Risk Management.
Posisi Geografis Jadi Modal Kerja Sama
Menurut Hendrik, kedekatan geografis Maluku dengan Australia menjadi modal strategis untuk membangun kolaborasi yang lebih erat.
Sejumlah wilayah Maluku seperti Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru berbatasan langsung dengan Australia.
Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kedekatan geografis, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun kerja sama regional, khususnya dalam menghadapi bencana dan situasi kemanusiaan yang dapat berdampak lintas wilayah.
“Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini,” tegasnya.
Hendrik berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari lahirnya model kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan. Bagi Maluku, dukungan internasional bukan semata untuk merespons bencana setelah terjadi, tetapi bagaimana kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah diperkuat agar mampu mengantisipasi risiko, mengurangi dampak, dan mempercepat pemulihan ketika bencana terjadi.
Dengan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan dan berada di kawasan yang berhadapan langsung dengan Australia, kerja sama tersebut dinilai dapat menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat sekaligus memperkuat penanganan kemanusiaan di kawasan timur Indonesia.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut First Secretary Kedutaan Besar Australia Jacqui Lord, Humanitarian Program Manager–Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Henry Pirade, Partnership & Design Adviser Tanya McQueen, Disaster Risk Management Expert Avianto Amri, Asisten II Sekretariat Daerah Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Plt. Kepala BPBD Provinsi Maluku, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku. (BM01)












