PERSETERUAN antara beberapa oknum pengurus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dengan Gubernur Maluku, Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. Murad Ismail yang adalah Ketua partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut, tentu akan membawa dampak buruk bagi citra partai berlogo kepala banteng di tengah Masyarakat.
Pasalnya, masyarakat menganggap selama ini, Gubernur Murad Ismail sudah sangat maksimal mengerakkan semua energi politiknya untuk membesarkan PDI Perjuangan di Provinsi Maluku. Namun tiba-tiba ada berbagai pihak dalam internal partai yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Murad Ismail saat menahkodai partai.
Menurut informasi, perselisihan politik Murad Ismail dengan jajaran pengurus PDI Perjuangan di Maluku, terjadi saat rapat koordinasi pembahasan usulan bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) PDI Perjuangan tingkat provinsi, kabupaten/kota se-Maluku, yang berlangsung di Ambon Senin (27/3/2023).
Kabarnya saat itu, Murad Ismail sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku tidak dilibatkan dalam penyusunan daftar Caleg, tetapi Komarudin Watubun (KB) yang merupkanan utusan dari unsur DPP PDI Perjuangan, yang langsung mentackover tugas penting tersebut.
Hasilnya, nama-nama yang di usulkan oleh Gubernur Murad Ismail untuk menduduki nomor urut 1, tidak diakomodir karena adanya ketakutan, jika partai akan dikuasai oleh penuh oleh Jenderal Murad Ismail, dimana tujuannya, yakni agar para caleg yang pernah gagal meraup suara maksimal pada pemilu 2019, bisa memberikan kesempatan regenerasi pada Caleg pendatang baru yang memiliki rekam jejak yang mumpuni.
Tetapi apa mau dikata, ego kader lama diatas kader baru di internal PDI Perjuangan membawa malapetaka, yakni keluarnya gerbong besar Murad Ismail yang selama ini all out “memerahkan” Maluku.
Yang pertama memilih hengkang dari partai “Moncong Putih” tersebut, yakni Widya Pratiwi Murad (WPM), dan berlabuh di Partai Amanat Nasional (PAN). Widya memilih hengkang karena terus menerus diserang oleh beberapa kader PDI Perjuangan Maluku soal pencalonannya sebagai Caleg DPR-RI, yang mana mereka seperti tak ikhlas, jika nantinya WPM mengalahkan perolehan suara Mercy C. Barends di Pemilu 2024 mendatang.
Tak sampai disitu, keluarnya WPM, ternyata juga diikuti oleh para pendukungnya di PDI Perjuangan Maluku. Bahkan mereka yang keluar secara ramai-ramai tersebut, ikut bergabung memperkuat partai berlogo Matahari.
Saat “berlabuh” di PAN, WPM dan para pengikutnya mendapat karpet biru untuk menjadi Caleg di berbagai tingkatan. WPM mendapat slot nomor urut 1 komposisi daftar Caleg dapil Maluku dari PAN.
Dipecatnya Gubernur Murad Ismail sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, bukanlah pertanda baik untuk konsolidasi partai jelang pemilu 2024, dimana kita ketahui, di tangan Murad-lah PDI Perjuangan Maluku begitu bergeliat di kantong-kantong suara Muslim di Maluku, yang selama ini selalu tergerus untuk PDI Perjuangan di Maluku.
Walau PDI Perjuangan Maluku pemenang Pemilu 2019 di Maluku, tetapi faktanya, suara partai besutan Megawati Soekarno Putri itu, sangat minim untuk ceruk suara Muslim Maluku. Pasalnya, PDI Perjuangan Maluku seperti sudah mendapat stigma, tidak pro terhadap kepentingan umat Islam Maluku.
Begitupun dalam urusan Pilgub Maluku, kehadiran Murad Ismail menjadi Calon Gubernur Maluku tahun 2018, membuat PDI Perjuangan Maluku mampu menjungkalkan rival politiknya yakni Partai Golkar, yang mengusung calon Gubernur incumbent Said Assagaff.
Jika bukan figur potensial yang memiliki gizi politik besar seperti Murad Ismail, maka rasanya sulit PDI Perjuangan Maluku bisa menkandaskan Partai Golkar pada Pilgub Maluku padan tahun 2018.
Lihat saja, saat Pilgub Maluku 2013, Partai Golkar dengan calonnya Said Assagaff mampu mempecundangi calon Gubernur Maluku Herman Koedoebon, yang diusung PDI Perjuangan Maluku, kala itu dinahkodai Karel Albert Ralahalu yang juga Gubernur Maluku, juga ikut turun gunung untuk memimpin pertempuran politik dilapangan.
Inilah anomali politik PDI. Perjuangan Maluku. Mereka mungkin tidak merasa nyaman dipimpin seorang tokoh politik yang berlatar belakang Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri itu. Maka dimainkanlah skenario politik agar Murad Ismail didepak dari kursi PDI Perjuangan Maluku. Dibuatlah seolah-olah Murad Ismail tidak mentaati AD/ART partai, tidak menghargai roh partai, tidak memahami ideologi partai, dan berbagai alibi lainnya.
Padahal, selama memimpin PDI Perjuangan Maluku, Murad Ismail sudah begitu banyak mengorbankan harta pribadinya untuk kepentingan partai. Kantor PDI. Perjuangan Maluku yang telah direhab gagah, menjadi saksi akan pengorbanan seorang Gubernur Murad Ismail.
Gubernur Murad ismail adalah seorang prajurit yang siap melaksanakan perintah atasannya yakni Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Tidak bisa dibandingkan dengan para politisi kardus yang selama ini senang mencari uang recehan dalam aktifitas partai politik.
Jika partai trah soekarnois ini memilih memecat Gubernur Murad Ismail sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, maka dipastikan, yang merugi adalah PDI. Perjuangan Maluku, bukan Gubernur Murad Ismail yang laris manis untuk dipinang oleh partai manapun.
Penulis : Arista Junaidi. S.Sos M.Kesos
Direktur Rispek Indo Strategi (RIS)
Lembaga Survey dan Konsultan Politik
Komentar