Ambon, BM – Terkait dengan persoalan kemiskinan, Anggota DPRD Provinsi Maluku dari partai Gerindra, Andi Munaswir menyampaikan, persoalan tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif.
“Mereka yang mengeksekusi kebijakan-kebijakan. Memabf DPRD juga memiliki andil, karena kita disini memiliki hak untuk mengusulkan melalui program aspirasi. Banyak kegiatan pemberdayaan untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut,” kata Andi Munaswir kepada awak media, Kamis (17/02/2023) di Ambon.
Dirinya juga sudah sering memberikan saran, dimana kalau mengenai persoalan kemiskinan ekstrim, lebih banyak program pemberdayaan karena pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara luas. Dalam artian bukan tidak mampu namun belum maksimal.
“Kita bisa melihat sendiri investor yang masuk kurang banyak. Misalnya pabrik-pabrik yang dapat menyerap lapangan pekerjaan, kurang berjamur dibandingkan dengan di wilayah Jawa. Perindustrian kita paling di bidang sektor perikanan. Contohnya pengolahan udang, pengolahan ikan. Itu tidak banyak dibandingkan dengan pabrik perusahaan di daerah Jawa yang besar dan berjamur, yang dapat menyerap tenaga kerja,” ujarnya
Ia mengungkapkan, dari sektor pemerintahan juga tidak banyak. Misalnya dari Honorer di sektor pendidikan, kesehatan maupun umum lainnya juga tidak banyak, sehingga salah satu solusi adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan sesuai potensi yang ada di wilayah masing-masing.
“Jika di Pertanian bantu alat pertanian, potensi kelautan bantu alat tangkap dan lain-lain. Itu salah satunya,” pungkasnya. (BM-03)
Komentar