Namlea, BM – Duta Perangi Stunting (Parenting) Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Evaluasi (Monev) Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Buru di Aula Kantor Bupati Buru, Senin, (11/07/2022).
Rakor Monev yang dibuka Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Buru Djalaludin Salampessy itu, menghadirkan Kepala Bappeda Maluku, Anton Adrian Lailossa, Kadis PMD Ismail Usemahu dan Kepala Bappeda Buru, Najib Hentihu sebagai pembicara.
Widya mengatakan, Menurut data riset dan survei Kemenkes tahun 2018, pravelensi Stunting Maluku secara konsisten menurun dari 34,02 persen menjadi 28,7 persen di tahun 2021. Penurunan ini tentu sejalan dengan komitmen pemerintah pusat yang berupaya menurunkan prevelensi Stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.
Olehnya itu, sambung Widya, melalui kerjasama maka komitmen diatas dapat dicapai. Sebab, kunci keberhasilan pencapaian target penurunan Stunting adalah mempertajam intervensi spesifik dan sensitif. Jika seluruh intervensi spesifik seperti ASI Ekslusif, Imunisasi, remaja dan ibu hamil perlu diketahui bahwa intervensi sensitif merupakan syarat untuk tercapainya intervensi spesifik tadi.
“Pelaksanaan Rakor Monev ini, sekaligus membangun kembali komitmen pemimpin daerah (Gubernur, Bupati, Camat dan Kepala Desa) dalam upaya pencegahan Stunting,” sebut Widya.
Ia juga mengingatkan, salah satu upaya pencegahan Stunting yaitu kecukupan air bersih, sanitas dan jamban. Intervensi gizi spesifik dan sensitif harus dilakukan secara lengkap dan terpadu, karena akan percuma memberi makanan tambahan, obat cacing, vitamin A, tablet tambah darah, jika sanitasinya masih buruk. Atas dasar itu, Posyandu bagi Widya merupakan ujung tombak pencegahan Stunting.
“Kepada Satgas Stunting, saya titip pesan pastikan intervensi tersebut dilaksanakan di semua desa terutama di desa Lokus Stunting,” kata Widya.
Ditempat yang sama, Penjabat Bupati Kabupaten Buru, Djamaluddin Salampessy mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam usaha menurunkan angka Stunting.
Usaha tersebut, kata pria yang akrab disapa Jaldo, antara lain membentuk tim percepatan penurunan Stunting Kabupaten Buru yang beranggotakan berbagai OPD dengan tujuan membangun kerjasama lintas sektor dalam rangka penurunan Stunting.
Menurutnya, sinergitas ini diperlukan karena penyebab Stunting bersifat multifungsional yang tidak hanya bisa diselesaikan dengan solusi dari bidang kesehatan saja, maka perlu melibatkan Dinas Pertanian, Dinas P2KB, Dinas Pendidikan dan dinas terkait lainnya.
“Sedangkan upaya lain yang telah dilakukan Pemkab Buru adalah meningkatkan intervensi gizi spesifik dan sensitif,” kata Djamaluddin.
Untuk diketahui, dikesempatan ini, Widya yang juga selaku Ketua TP-PKK Maluku menyerahkan bantuan stimulan modal usaha bagi Dasawisma sebesar Rp. 8 juta.
Dinas PPPA Provinsi Maluku juga menyerahkan bantuan berupa peralatan kewirausahaan kepada empat perwakilan penyintas kekerasan asal Kecamatan Namlea dan Batubual.
Sedangkan Dinas Pertanian bekerjasama dengan TP-PKK Maluku menyerahkan bantuan berupa peralatan pangan berbasis sumber daya lokal (Hotong) kepada Desa Wisma Garuda dan Desa Wisma Lema.
Sebagai Duta Parenting, Widya juga menyerahkan bantuan kepada PAUD Melati Desa Grandeng, Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru sebesar Rp. 7.5 juta, PAUD Amanah Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru senilai Rp. 7,5 juta, PAUD Cendana Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru sebesar Rp. 7,5 juta dan PAUD Garuda II Desa Waplau, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru sebesar Rp. 7,5 juta. (KRI)
Komentar