Ambon, BM – Dalam rangka upaya percepatan peningkatan ekspor perikanan dari Provinsi Maluku, sebagaimana tertuang pada salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dibawah pimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, maka Pemerintah Provinsi setempat, dalam hal ini Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Dinas Kelautan Perikanan (KP), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Perindustrian Perdagangan bersama para pelaku usaha perikanan, menggelar pertemuan Bersama untuk membahas program dimaksud.
Pertemuan yang berlangsung Selasa (28/06/2022) di Warung Katong, Waihaong, Kota Ambon, dihadiri Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalamah, termasuk beberapa OPD lingkup Provinsi Maluku, seperti seperti perwakilan Bappeda, Kepala Dinas (Kadis) KP, Abdul Haris, Kadis PMPTSP, Syuryadi Sabirin, Plt Kadis Perindag, Yahya Kotta, Perwakilan BI Provinsi Maluku, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR, Ela Sopalauw, PT. Pelindo IV Cabang Ambon, Balai Karantina Ikan Ambon, serta beberapa pelaku usaha perikanan yakni CV. Inti Mas Surya, PT. Aneka Sumber Tata Bahari, PT. Maluku Prima Makmur (MPM), PT. Peduli Laut Maluku (PLM), PT. Harta Samudra, PT. Cemerlang Laut Ambon, PT. Samudera Indo Sejahtera, PT. Kreasi Himono Indonesia, PT. Wahana Lestari Investama, PT. Arabika Katulistiwa Fishing Industri, PT. Rajawali Laut Timur dan UD. Puteri Desi.
“Atas inisiasi kita bersama, dari TGPP, Kadis Perikanan, Kadis PMPTSP, Kadis Perindag dan teman-teman pelaku usaha, hari ini kita rapat dalam upaya percepatan peningkatan ekspor perikanan dari provinsi Maluku, sebagaimana kita ketahui bersama salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku di bawah pimpinan Gubernur Pak Murad dan Wakil Gubernur Pak Orno, telah melakukan berbagai macam lompatan di bidang ekonomi,” demikian dikatakan Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalamah, kepada wartawan usai pertemuan tersebut.
Dikatakannya, pertemuan yang berlangsung hari ini, membahas soal bagaimana klaster perikanan bisa menjadi lokomotif atau penggerak utama untuk menaikkan ekonomi daerah dalam rangka upaya peningkatan ekspor.
“Jadi banyak hal yang kita bicarakan di sini, masukan dan saran, baik dari sisi Pemerintah Provinsi, Pusat serta masukan dari teman-teman yang hadir, termasuk dari Pelindo, harus dikerjakan secara berkolaborasi jadi untuk mendorong ekspor itu,” ucapnya.
“Maka ada tiga pilar yang disampaikan Bagaimana percepatan mengenai track system, kemudian didukung oleh port system dan akrediksi system,” tambahnya.
Untuk itu, lanjut Hadi, besar harapan dari peserta pertemuan, agar seluruh potensi perikanan yang ada di Maluku yang persentasenya baru 12,9 persen, perlu ditingkatkan.
“Khususnya dari ekspor kita nanti, juga akan disampaikan oleh teman-teman pelaku perikanan, khususnya pelaku eksportir, seperti apakah upaya kongkrit yang akan kita lakukan, sehingga nilai ekspor kita atau market share kita dari sektor perikanan, yang awalnya 12,9 persen itu, minimal bisa kita naikkan ke 50 persen,” tandasnya.
Dikatakannya, dalam pertemuan tersebut, juga diharapkan agar seluruh proses, baik itu dari sisi transaksi ekspor atau memberlakukan perlakuan PEB termasuk pemberlakuan ekspor barang, sebaiknya dilakukan oleh pelaku eksportir dari Maluku.
Hal ini, tambahnya, bertujuan agar proses ekspor tersebut dilakukan oleh provinsi lain, dimana kalau ini dilakukan dari provinsi lain, maka produk perikanan Maluku tidak akan tercatat dalam neraca ekspor daerah.
“Kalau sampai diekspor dari provinsi lain, maka itu tidak tercatat di Maluku khususnya di Perindustrian Perdagangan (Indag). Sementara kita juga mengeluarkan yang namanya sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), sehingga bisa memberikan impact atau nilai tambah dan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Hadi juga mengatakan, dalam pertemuan tersebut juga sudah dibuat satu forum kolaborasi dalam implementasi percepatan peningkatan ekspor perikanan dari Maluku, dimana forum ini akan bekerja dalam waktu singkat untuk menunjang Maluku bisa melakukan direct ekspor ke luar negeri.
“Itu harapan dari pelaku eksportir. Semua keuntungan yang kita dapat adalah biaya logistik yang lebih murah, plus minus kita memperpendek waktu tempuh, dan menekan biaya-biaya yang berkaitan dengan double healing kita.
Menurutnya, hal ini bisa dilakukan, apabila ada penguatan dari Pelindo IV cabang Ambon, termasuk adanya diskresi khusus, dimana untuk penanganan ini, dilakukan Bersama para pelaku sweeping Line.
“Kita berencana akan mengundang shipping internasional lainnya yang homebasenya di Maluku, dengan potensi yang kita punya, kita bisa langsung tidak, tanpa harus melewati Makassar, Surabaya atau Jakarta,” ujarnya.
“Itu hasil rapat kita hari ini. Kita juga sudah membentuk Desk, dimana dalam waktu satu bulan ini, kita akan bekerja dan ini sesuai dengan arahan petunjuk Bapak Gubernur, bahwa ekonomi kita harus tumbuh dan bisa berdampak multiplayernya bagi masyarakat di Maluku,” tutupnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, perwakilan PT. Maluku Prima Makmur (MPM), Iwan Tagus merasa bersyukur dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, dimana sampai saat ini kegiatan ekspor dari Maluku berjalan lancer, dari sisi perizinan semua berjalan baik, koordinasi antara pimpinan instasi didaerah serta birokrasi, semua berjalan dengan baik.
“Selanjutnya kami dari sisi pengusaha berharap mungkin ada kebijakan lain untuk membuat satu langkah maju di mana apa problem yang kita hadapi sekarang ini, yakni terjadinya ekport dari luar Maluku, serta kedala lainnya, dapat dikolaborasikan bersama para transporter, dalam hal ini dari pihak Pelindo sehingga apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur maupun semua yang ada di Maluku, dapat tercapai dengan baik,” tandasnya.
Tidak hanya itu, perwakilan PT. Harta Samudra, Robert Tjoanda berharap, semoga ditahun ini, dapat dilakukan pembenahan logistic yang lebih baik, serta eksportir dari Maluku bisa lebih berkembang lagi. (KRI)
Komentar