Ambon, BM – Utusan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kantor Staf Kepresidenan, Selasa (24/10/2023), menyambangi RSUD dr. M. Haulussy, dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Rombongan yang dipimpin Kedeputian II Kantor Staf Kepresidenan, Brigjen TNI (Purn) dr. Noch T. Malissa, M.Kes tersebut tiba sekitar pukul 14.00 WIT.
Berdasarkan pantauan media ini, Kedatangan rombongan dari Kemenkes dan Kantor Kepresidenan tersebut diterima para pimpinan yang ada di RSUD dr. M. Haulussy.
Setelah disambut para pimpinan rumah sakit “plat merah” tersebut, rombongan langsung melakukan pemantauan langsung di beberapa ruangan, seperti ruang Radiologi, Instalasi Gawat Darurat dan ruang HD.
Usai melakukan pemantauan langsung di RSUD dr. M. Haulussy, rombongan langsung melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan rumah sakit, di ruang Promosi Kesehatan (Promkes) RSUD dr. M. Haulussy yang dipimpin Kedeputian II Kantor Staf Kepresidenan, Brigjen TNI (Purn) dr. Noch T. Malissa, M.Kes.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa catatan kritis yang menjadi pertimbangan tim monev dari Kemenkes dan Kantor Staf Kepresidenan, diantaranya RSUD dr. M. Haulussy Ambon terlihat seperti tempat yang horor.
Selain itu, perlu dilakukannya perbaikan terhadap manajemen RSUD dr. M. Haulussy, agar rumah sakit ini nantinya akan lebih maju lagi.
Tak hanya itu, tim monev juga menemukan terjadinya miss dalam manajemen, sehingga pelayanan dilihat sangat tidak layak atau dibawah standart, yang mana sudah seharusnya pelayanan HD RSUD dr. M. Haulussy lebih bagus dari RS dr. Leimena.
Tim Monev Kemenkes dan Kantor Staf Kepresidenan juga menyarankan agar dilakukannya studi banding ke RS An-Nisa.
Dari hasil monev tersebut, Kemenkes tidak akan memberila bantuan apabila belum dilakukannya perbaikan manajamen RSUD dr. M. Haulussy.
Selain itu, tim monev juga menemukan upah bulanan atau gaji para tenaga honor di RSUD dr. M. Haulussy tidak memenuhi Upah Minimum Regional setempat.
Dalam pertemuan tersebut, tim monev juga menyarankan bahwa sebagai RS Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pihak RSUD tidak perlu menggunakan vendor, mengingat BLUD bisa mengelola anggarannya sendiri secara swakelola.
Untuk diketahui, sebelum melakukan monev di RSUD dr. M. Haulussy, rombongan dari pusat tersebut terlebih dahulu menyambangi RS dr. Leimena. (BM-03)
Komentar