Ambon, BM – Salah satu penyebab belum maksimalnya operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dikarenakan anggaran operasional UPTD yang kurang, mengakibatkan berbagai kegiatan teknis tidak dapat berjalan.
Namun Wakil ketua komisi II DPRD Maluku Turaya Samal menegaskan, UPTD di daerah harus tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik, serta memaksimalkan kinerjanya.
“Jangan terlalu beralasan dengan keterbatasan anggaran, kalau tidak ada anggaran yang memadai kenapa tidak minta untuk dianggarkan,” ungkapnya dengan nada kesal kepada awak media, Kamis (02/06/2022).
Ia mengaku, laut Maluku ini luas, yang jika tidak diawasi dengan baik, maka potensi terjadinya eksploitasi laut akan semakin besar.
Untuk itu, dalam pengawasan tahap II DPRD Maluku, pihaknya akan berkunjung ke Maluku Tenggara (Malra) untuk melihat dan menyikapi keluhan dari masyarakat.
“Banyak sekali persoalan yang terjadi di sektor perikanan dan kelautan. Jangan tunggu sampai ada masalah baru bertindak,” tandasnya.
Menurutnya, banyak kerugian yang dirasakan masyarakat setempat, dimana hal ini dikarenakan banyaknya nelayan andon dari luar daerag yang mengambil hasil laut didaerah tersebut.
“Masyaraka disana yang mengalami kerugian, karena nelayan kita tidak bisa berbuat apa apa lantaran sudah dikuasai nelayan andon dari luar daerah.” pungkasnya. (KRI)
Komentar