Langgur, BM – Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku menggelar High Level Meeting (HLM) di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Jumat (10/11/2023).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah dan diikuti langsung Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Jasmono, Penjabat Sekda dan jajaran TPID Provinsi Maluku dan kabupaten setempat, beserta stakeholder terkait.
Pada kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Malra, Jasmono mengatakan, pengendalian inflasi daerah ini menjadi isu nasional, dan menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk seluruh stakeholder yang ada di daerah.
“Ini menjadi penting, karena inflasi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, baik itu inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga inflasi perlu dijaga dalam level yang optimal, agar pertumbuhan ekonomi dapat didorong dan ditingkatkan untuk membantu Masyarakat kita di daerah,” terangnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Inspektur Provinsi Maluku ini juga menyampaikan, saat ini kita diperhadapkan dengan isu yang cukup mengganggu stabilitas inflasi secara nasional yaitu el nino, karena ini memberikan dampak sangat besar bagi inflasi secara nasional, maupun daerah, maka dari itu perlu langkah-langkah strategis.
“Terkait amanat mendagri pada rakor pengendalian inflasi 6 november 2023 kemarin, disebutkan bahwa potensi kenaikan inflasi cukup tinggi pada akhir tahun 2023 dan masuk 2024, secara global barang-barang mengalami kenaikkan, pasokan terganggu, serta dampak el nino, mengakibatkan naiknya harga beras secara tajam sejak bulan juli 2023, dan ini diprediksi akan terus berlangsung sampai februari 2024, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas harga termasuk inflasi di daerah terutama menjelang HBKN,” jelas Jasmono.
Ia juga menjelaskan, upaya strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten adalah peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis, pemberian bantuan pada sektor pertanian yang tepat sasaran, penguatan tata klola logistik daerah, dan pengawasan harga dan operasi pasar. (BM-01)
Komentar