Ambon, BM – Sebagai kebutuhan dasar dan merupakan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa, dimana ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya, dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi.
Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya gejolak sosial maupun politik apabila ketahanan pangan terganggu. Bahkan dengan kondisi pangan yang kritis juga dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas di daerah maupun secara nasional.
Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya gejolak sosial maupun politik di daerah maupun nasional, maka Pemerintah Pusat (Pempus) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/kot) akan selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri.
Sama halnya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dibawah pimpinan Gubernur Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail. Melalui salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknisnya, yakni Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Maluku, tetap berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar ketahanan pangan di Maluku tetap terjaga dengan baik, serta tidak berimplikasi terhadap naiknya angka inflasi di daerah yang bersumber dari tidak stabilnya ketersediaan pangan.
Dari berbagai terobosan yang dibuat Gubernur Murad Ismail melalui Dinas Ketapang Maluku, terdapat belasan capaian yang berhasil diperoleh demi kesejahteraan masyarakat.
Adapun belasan capaian Gubernur Murad Ismail dari sektor Ketahanan Pangan selama memipin Provinsi Maluku, yakni Indeks Ketahanan Pangan (IKP) naik 7, 85 poin, dimana pada tahun 2019 mendapat 52,35 poin dan di tahun 2022 memperoleh 60,20 poin.
Selain itu, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan juga naik sebesar 8,24 poin, yang mana pada tahun 2019 memperoleh 76,05 poin, naik pada tahun 2022 menjadi 84,29 poin.
Begitu juga pada Skor PPH Konsumsi naik sebesar 3,40 poin, yakni di tahun 2020 memperoleh 67,30 poin, di tahun 2022 menjadi 70,70 poin.
Selain itu, Gubernur Murad Ismail melalui Dinas Ketapang setempat juga berhasil menurunkan daerah rentan rawan pangan sebanyak 10 kecamatan, yang mana pada tahun 2020 terdapat 68 kecamatan yang masuk dalam daerah rentan rawan pangan, kini di tahun 2022 turun menjadi 58 kecamatan.
Selain itu, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Dinas Ketapang Provinsi Maluku juga telah mengeluarkan 140 sertifikat prima 3, 2 sertifikat kesehatan (HC), sertifikat registrasi PSAT beras dan 3 Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB) PSAT, yang mana untuk mendapatkan sertifikat ini, juga dilihat dari cara penyimpanan (beku, dingin, suhu ruang), Pengolahan minimal (pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pengelompokka cara pencelupan (blancing) dan pelilinan, Pengemasan ulang atau tidak, dan komoditas yang ditangani khusus untuk rumah pengemasan.
Selain itu, dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku juga menyerahkan bantuan alat pertanian sebanyak 22 untuk pada tahhn 2021-2022, yang bertujuan untuk memperkuat pangan lokal.
Pemprov Maluku juga telah menyalurkan bantuan pangan kepada 816 Kepala Keluarga di 11 kabupaten/kota yang ada di di Maluku.
Tak sampai disitu, berdasarkan arahan Gubernur Murad Ismail, Dinas Ketapang Provinsi Maluku, juga melakukan pengembangan pekarangan pangan lestari kepada 258 kelompok.
Selain itu, Pemprov Maluku juga melakukan direct call export Pala (biji dan full) sebanyak 23.046 Kg ke Belanda selama kurun waktu tahun 2022-2023.
Pemprov melalui Dinas Ketapang Provinsi Maluku juga telah melaksanakan Gelar Pangan Murah menjelang HBKN setiap tahunnya, dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di daerah.
Pada tahun 2022 kemarin, Pemprov Maluku melalui Dinas Ketapang setempat juga berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) berupa penyajian 521 jenis makanan olahan berbahan dasar sagu.
Meraih Juara 1 Tingkat Nasional Festival Pangan Lokal B2SA di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sera meraih Juara 3 Tingkat Nasional Kategori Pangan Olahan Komersil di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
Selain itu, dalam rangka pengendalian infalis di Provinsi Maluku, maka berdasarkan arahan Gubernur Murad Ismail, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku telah melaksanakan Gelar Pangan Murah dua kali dalam seminggu.
Dengan demikian, dapat terlihat jelas bahwa visi Pemerintah Provinsi Maluku dibawah pimpinan Gubernur Murad Ismail, yakni “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepualauan” akan terus dijalankannya. (BM-01)
Komentar