Ambon, BM – Dalam rangka memperkuat sinergi dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di Provinsi Maluku, maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Swissbell Hotel Ambon, Kamis (16/11/2023).
Rakor yang diselenggarakan dibawah sorotan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilitasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Maluku yang Berkelanjutan”, dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si., IPU.
Turut hadir pada rakor tersebur, Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Maluku, Hadi Basalamah, Kepala Dinas (Kadis) Ketahananan Pangan (Ketapang) Provinsi Maluku, Achmad Jais Ely, beserta Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku lainnya, Pimpinan Lembaga Vertikal/BUMN/BUMD, TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota serta unsur lainnya.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Achmad Jais Ely, menyampaikan rapat ini dimaksudkan untuk melaksanakan koordinasi, guna memastikan ketersediaan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Provinsi Maluku.
“Rapat ini juga bertujuan untuk teruwujudnya sinergitas kebijakan dan terumuskannya langkah-langkah konkrit dalam rangka pengendalian inflasi menjelang HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Provinsi Maluku.” Ujarnya.
Sementara itu Sekda Sadali Ie dalam sambutannya menjelaskan, kondisi inflasi Provinsi Maluku pada Bulan Oktober 2023 tercatat sebesar 0,3% month to month, lebih tinggi dari inflasi nasional 0,17% month to month, dibandingkan dengan bulan September 2023 0,27% month to month.
“Dan secara Year on Year (YoY) capaian inflasi Maluku pada bulan Oktober sebesar 3,60%, lebih tinggi dari inflasi nasional 2,56%, dibandingkan dengan bulan September 2023 tercatat 3,10% yoy, artinya kondisi inflasi ini, bisa terjaga dengan baik.” Ungkapnya.
Sadali menyampaikan pada tahun depan ada Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kota Tual yang masuk dalam Indeks Harga Konsumen (IHK).
“Ini butuh keseriusan kita agar kondisi inflasi ini terjaga, jadi yang pasti lebih banyak melakukan implementasi, tidak lagi berteori dan praktek harus didorong, di 2024 ada beberapa yang menjadi konsen, yang pertama memastikan APBD cukup untuk menangani pasar, subsidi langsung dan aktif melakukan pemantauan serta evaluasi terkait dengan harga pasar, dan yang terpenting masing-masing Kabupaten/Kota membuat neraca pangan, sehingga bisa mengetahui kondisi bahan pokok.” Jelas Sekda.
Ia juga menjelaskan ketersediaan jalur distribusi harus aman, terutama menjelang pancaroba, karena dengan demikian inflasi bisa terkendali, pertumbuhan ekonomi bisa mantap, dan bermuara pada kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Maluku.
Untuk Komoditas yang mengalami inflasi pada bulan Oktober, Jelas Sadali meliputi, komponen administration price terutama pada angkutan, untuk itu melalui rapat ini, Ia meminta kepada TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota untuk pro aktif dalam menjaga pasokan distribusi, harga bahan pokok, menjelang Natal dan Tahun Baru. (BM-03)
Komentar