Ambon, BM – Tiga penjabat Kepala Daerah di Provinsi Maluku, Jumat (24/05/2025) malam resmi dilantik Penjabat Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU di Gedung Islamic Center.
Ketiga penjabat yang dilantik tersebut, yakni Dominggus N. Kaya sebagai Penjabat Walikota Ambon, menggantikan Bodewin M. Wattimena, Achmad Jais Ely sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) menggantikan Andi Chandrq As’addudin, dan Penjabat Bupati Buru, Syarif Hidayat menggantikan Djalaludin Salampessy.
Penjabat Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU dalam sambutannya mengatakan, kewenangan untuk menunjuk Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
”Penjabat Gubernur dengan Keputusan Presiden, sedangkan Penjabat Bupati dan Walikota dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” ujarnya.
Untuk mengawali pelaksanaan tugas, Sadali mengingatkan tiga penjabat yang dilantik, bahwa tugas prioritas sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Mendagri, yakni adalah memfasilitasi dan menyukseskan agenda nasional Pilkada serentak 27 November 2024, dengan cara memastikan ketersediaan alokasi dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati, serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Oleh sebab itu, saya perintahkan saudara-saudara untuk melaksanakan seluruh penugasan ini dengan sungguh-sungguh, berkomitmen, transparan dan akuntabel. Karena sebagai penjabat, saudara-saudara wajib melaporkan kinerja pelaksanaan tugas setiap tiga bulan, baik kepada Mendagri maupun kepada Gubernur Maluku,” tuturnya.
Sadali juga mengingatkan, agar ketiga Penjabat yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi internal terhadap jajaran birokrasi.
“Lakukan koordinasi dengan Forkopimda, DPRD, TNI/Polri, Tokoh Agama dan elemen masyarakat lainnya. Dan bagi ASN di tiga daerah ini wajib mendukung kepemimpinan ketiga penjabat yang baru dilantik ini,” pesannya.
Ia berharap, arahan Presiden maupun Mendagri tentang pengendalian inflasi, penurunan stunting, menurunkan angka kemiskinan esktrim, memudahkan investasi, belanja APBD bagi produk dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju pilkada serentak tahun 2024, harus mendapat prioritas kerja di masing-masing daerah.
“Segera lakukan konsolidasi dan benahi mindset birokrasi guna menghindari segregasi dan pengkotak-kotakan. Negara ini memiliki regulasi yang jelas dan tegas tentang manajemen ASN. maka dari situ ketiganya harus merangkul dan mengsatukan mereka kembali sebagai jajaran birokrasi yang taat, patuh dan loyal pada aturan maupun etika birokrasi,” tegasnya.
Sadali menambahkan, sekarang ini tahapan pilkada yang sementara dikerjakan KPU dan Bawaslu.
Kepada semua pemerintah kabupaten/kota se-Maluku, Sadali meminta, agar dapat segera mungkin merealisasikan dana hibah pilkada kepada para pihak sesuai APBD yang telah disepakati, termasuk untuk aspek keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat penting yang tidak boleh diabaikan.
“Karena itu, saya minta semua pihak harus fokus menjaga keamanan dan ketertiban umum, membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (BM-01)
Komentar