Ambon, BM – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI kembali akan menjalankan program Rumah Layak Huni BAZNAS di tahun 2023, yang mana program ini bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), BAZNAS Provinsi/Kab/Kota.
Tahun 2022 sebelum, program serupa juga sudah dan dinilai berhasil meningkatkan 9.238 rumah layak huni mustahik. Dengan acuan tersebut, maka BAZNAS kembali menggelar program ini.
Untuk tahun 2023 ini, BAZNAS RI menargetkan program pembangunan rumah layak huni secara nasional, yakni sebanyak 1.340 unit rumah dengan penerima manfaat sebanyak 4 jiwa per unit sehingga total penerima 5.360 jiwa dengan anggaran sebesar Rp 33.855.300.000. Jumlah ini belum termasuk jumlah unit rumah dari BAZNAS Provinsi/Kab/Kota.
Sedangkan di Provinsi Maluku, BAZNAS setempat menargetkan program pembangunan rumah layak huni ini sebanyak 65 unit, dimana 40 unit tersebut merupakan merupakan hasil kolaborasi BAZNAS dengan Kementerian PUPR, dalam hal ini melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku dan 25 unit merupakan program reguler.
Menurut Plt Ketua BAZNAS Provinsi Maluku, Ustad Arsal Rizal Tuasikal, rumah layak huni ini berperan sangat penting dalam program pengentasan kemiskinan, karena memiliki dampak yang besar pada kehidupan manusia secara keseluruhan.
Pasalnya, lanjut Ustad Arsal, ketika masyarakat memiliki akses ke rumah yang layak, maka secara tidak langsung beberapa aspek kehidupan dapat diuntungkan, seperti Kesehatan dan Sanitasi, Pendidikan, Produktivitas Ekonomi, Kesejahteraan Sosial serta Psikologis dan lainnya.
“Jadi program rumah layak huni di Maluku, akan segera dijalankan, dimana nanti ada 65 unit rumah yang akan dibangun, yang mana 25 unit adalah program reguler dan 40 unit merupakan kolaborasi BAZNAS dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku,” kata Ustad Arsal Rizal Tuasikal, kepada BUMIMALUKU.com, Rabu (24/08/2023).
BAZNAS, tambah Ustad Arsal, juga memastikan bahwa program Rumah Layak Huni BAZNAS akan tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan.
“Sebagai lembaga pemerintah non struktural yang diamanahkan mengelola zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS memiliki peran penting bersama Pemerintah dalam mengatasi persoalan yang berakar pada masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” ucap Ustad Arsal.
Menurutnya, rumah layak huni yang merupakan progam BAZNAS ini, memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat.
“Upaya untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke tempat tinggal yang layak harus menjadi prioritas dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat media ini menyatakan, pembangunan 40 unit rumah layak huni di Maluku, sedikit mengalami kendala terkait tempat atau lokasi pembangunannya tersebut.
Pihak Balai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, dikabarkan akan melakukan proses pembangunan 40 unit rumah layak huni tersebut di wilayah Pulau Haruku.
Sedangkan dari BAZNAS Provinsi Maluku menginginkan agar lokasi pembangunannya dilokasi hasil survei maupun pendataan masyarakat penerima bantuan program rumah layak yang ada di beberapa kabupaten/kota.
Sebab, untuk membangun rumah layak huni, tidaklah sulit. Namun yang sulit tersebut, adalah bagaimana memindahkan masyarakat penerima bantuan program rumah lahak huni BAZNAS ini dari lokasi awal para penerima bantuan rumah layak huni ini dilakukan survei dan pendataan, ke lokasi yang baru.
Sudah pasti para penerima bantuan program rumah layak huni akan keberatan dikarenakan harus beradaptasi dengan lokasi yang baru, serta berpikir kembali untuk mencari nafkah ditempat yang baru juga.
Bahkan ketika personil media ini kembali mengkonfirmasi Plt Ketua BAZNAS Provinsi Maluku, Ustad Arsal Rizal Tuasikal juga keberatan terkait dengan lokasi pembangunan 40 unit yang berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku.
“Kita (BAZNAS Provinsi Maluku) sudah survei dan melakukan pendataan ke masyarakat yang nantinya akan mendapatkan bantuan program rumah layak huni ini. Lokasi survei dan pendataannya tidak hanya di Kota Ambon, melainkan Maluku Tengah dan kabupaten lainnya. Kan ini demi kelangsungan hidup masyarakat penerima bantuan itu kedepannya,” tandas Ustad Arsal.
Oleh karena itu, Ustad Arsal berharap, alangkah baiknya agar nantinya pembangunan rumah layak huni ini, dilakukan langsung dilokasi tempat survei maupun pendataan yang sudah dilakukan BAZNAS Provinsi Maluku di beberapa Kabupaten/Kota.
“Sebab seandainya seorang masyakarat yang sudah nyaman mencari nafkah diseputaran tempat ia tinggal saat ini, terus harus pindah ke lokasi baru, maka sudah pasti masyarakat tersebut akan kembali berpikir bagaimana mencari nafkah ditempat tinggal baru. Itulah yang kita pikirkan saat ini,” bebernya.
Oleh karena itu, solusi yang sudah disampaikan ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, adalah dibangun berdasarkan lokasi survei dan pendataan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Maluku.
“Saya juga tidak mau nanti ada asumsi publik, bahwa karena saya adalah putra asal Pulau Haruku, lantas pembangunannya harus di Pulau Haruku. Sedangkan lokasi survei dan pendataannya juga ada di lokasi lain di Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon dan lainnya,” tutupnya. (BM-03)
Komentar