Ambon, BM – Maluku merupakan provinsi terakhir yang dikunjungi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu di tahun 2022 ini.
Sebelumnya, orang nomor satu di PKS ini juga sudah bertatap muka bersama beberapa Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS di Indonesia, termasuk Maluku Utara.
Dalam kunjungan kerja kali ini Kota Ambon ibukota Provinsi Maluku, Ahmad Syaikhu menyampaikan empat pesan religius, dimana tiga diantaranya yakni, pertama sebarluaskan politik kebangsaan yang damai, jalin silaturahim, dan ketiga bangun politik pemberdayaan.
“Ini penting dilakukan karena dakwah Nabi ke Kota Medina, membawa pesan-pesan suci tersebut,” ujar Presiden PKS, Minggu (11/12/2022) di Ambon.
Menurutnya, setiap kader PKS harus mampu menyebarluaskan kedamaian dalam konteks poltiik kebangsaan. Artinya, PKS perlu menyapa dan menyatakan persepsi bersama seluruh elemen masyarakat.
Hal ini, kata Ahmad Syaikhu, dikarenakan di pusat, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lintas Agama lainnya.
“Kita di pusat sudah menjalin komunikasi dengan teman-teman dari lintas agama. Kita perlu menyapa dan menyatukan persepsi dengan seluruh elemen,” ungkapnya.
Dia mengatakan, saat pihak-pihak lintas agama menerima undangan PKS, mereka sempat ragu dan beranggapan partai di bawah naungannya ini beraliran radikal, Ibaratnya, masuk ke dalam kandang macan jika menghadiri undangan tersebut.
“Tapi saat mereka datang, dilayani dengan baik dan berdiskusi secara elok nan indah, ternyata macan yang dimkasud oleh mereka adalah manusia-manusia cantik akhlaknya,” katanya.
Syaikhu mengatakan, politik kebangsaan perlu dilakukan, tentu dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerjasama, karena memang kerja sendiri tidak bisa. Diibartakan, kapan sempurnahnya sebuah bangunan jika orang lain menghancurkannya.
“Sehingga kita bisa tahu yang mau berkoalisi dan yang tidak. Namun meski tidak berkoalisi PKS tetap dan terus bersilaturahim. Ayo bersilaturahim dengan seluruh lapisan, baik aleg dengan aleg, DPW dengan DPW, maupun ke ormas-ormas,” ajaknya lagi.
Sisi lain, harus ada politik pemberdayaan karena dunia akan resesi atau kondisi ekonomi negara memburuk di tahun 2023 mendatang.
“Olehnya, perlu berjaga-jaga,” katanya mengingatkan.
Menyikapi hal itu, pihaknya sudah mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) pangan bank makanan. Tetapi hingga kini belum juga dibahas.
Olehnya, dia berharap perwakilan PKS yang ada di komisi-komisi DPR RI bisa mendorong hal tersebut.
“Nanti dalam institusi berupa UUD, bagaimana kantor-kantor kita akan jadi lumbung pangan. Mereka yang tidak punya makanan silahkan datang ke DPTW. Ketua-ketua juga harus menyiapkan ruang ngaji bagi anak-anak muda yang nantinya berkunjung ke kantor-kantor kita,” pintanya. (BM-02)
Komentar