Ambon, BM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akan melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian yang hingga saat ini, realisasinya masih tergolong kecil.
“Berdasarkan data yang didapat per 9 Oktober 2022, realisasi KUR pertanian untuk Provinsi Maluku baru mencapai Rp. 148,4 miliar atau sebesar 16,4 persen dari target Rp900 miliar,” demikian dikatakan Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah, saat memimpin Rapat Percepatan Penyerapan Pembiayaan Pertanian di Maluku melalui KUR dan Asuransi, di ruang rapat Lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Selasa (11/10/2022).
Dirinya mengaku sangat prihatin atas fakta yang terjadi, yakni para petani di Provinsi Maluku tidak berminat menggunakan KUR dalam rangka membiayai pengembangan usahanya.
“Jujur saya bingung kenapa petani di Maluku kurang berminat dengan KUR. Apa karena ada persyaratan yang sulit, ataukah keterbatasan informasi yang diperoleh petani, atau aksesibilitas dalam memasarkan hasil produksi yang terbatas,” ungkapnya.
Mengenai aksesibilitas yang terbatas, menurut Hadi, hal ini merupakan salah satu faktor utama yang bisa menyebabkan para petani kurang berminat memanfaatkan KUR dalam mengembangkan usahanya, dikarenakan khawatir dengan hasil produksi yang tidak diserap oleh pasar.
Ia berharap, melalui rapat yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Bank Indonesia (BI), bank penyalur KUR dan asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku serta Kepala Dinas Pertanian 11 Kabupaten/Kota se-provinsi Maluku, dapat menghasilkan berbagai solusi, dalam rangka meningkatkan penyerapan KUR pertanian sampai akhir tahun 2022.
“Mudah-mudahan melalui rapat ini, ada berbagai jalan keluar yang nantinya dapat dipetakan dan diterapkan, sehingga nanti diujung tahun 2022 realisasi penyerapan KUR pertanian di Provinsi Maluku meningkat mencapai 50 persen dari target Rp900 miliar,” katanya. (BM-01)
Komentar