Ambon, BM : Konflik pasca perselisihan antara warga Dusun Ori, Desa Pelauw dengan Desa Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, kini sudah mulai kondusif.
Banyak bantuan dari berbagai elemen atau kelompok, sudah disalurkan kepada warga masyarakat Desa Kariuw yang mengungsi ke Desa Aboru, yang adalah saudara gandong dari Desa Kariuw.
Hanya saja, yang jadi pertanyaan saat ini, bagaimanakah rumah para warga Desa Kariuw yang terbakar pasca konflik akibat terjadinya perselisihan terkait batas wilayah?
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Maluku asal Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Tengah (Malteng), Halimun Saulatu, kepada wartawan, Senin (31/01/2022), diruang kerjanya mengatakan, sudah saatnya Pemerintah, baik itu Provinsi Maluku, maupun Kabupaten Maluku Tengah, memfokuskan diri untuk duduk bersama-sama memikirkan bagaimana caranya agar warga Desa Kariuw yang sementara mengungsi di Desa Aboru, bisa kembali ke desanya, dengan rasa aman dan nyaman.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng, harus memfokuskan diri terhadap bagaimana caranya agar warga Desa Kariuw yang sementara mengungsi di Desa Aboru, bisa kembali ke desa asalnya dengan rasa aman dan nyaman,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, politisi muda asal Partai Demokrat ini juga meminta, agar Pemprov Maluku dan Pemkab Malteng, bersinergi untuk membangun kembali rumah para warga Desa Kariuw yang terbakar akibat perselisihan yang terjadi pekan kemarin.
“Berdasarkan informasi yang diterima, lebih dari 200-an rumah warga masyarakat Desa Kariuw terbakar saat perselisihan terjadi. Pemprov Maluku dan Pemkab Malteng diminta untuk membangun kembali rumah warga yang terbakar tersebut,” ucapnya.
Tujuannya, lanjut Halimun, agar masyarakat Desa Kariuw yang sementara mengungsi di Desa Aboru, bisa merasakan bentuk perhatian dari Pemprov Maluku, maupun Pemkab Malteng.
“Hal ini bertujuan agar masyarakat Desa Kariuw bisa kembali menempati kembali kampung halamannya, serta merasakan bentuk perhatian pemerintah terhadap warga yang sementara mengungsi di Desa Aboru,” ujarnya.
Dikatakannya, memang langkah untuk membangun kembali rumah para warga Desa Kariuw yang terbakar akibat perselisihan yang terjadi pekan kemarin, tidaklah mudah.
“Memang ini tidak mudah, tapi kan bisa dimasukkan dalam APBD-P tahun 2022, atau bisa menggunakan program rumah miskin oleh Pemerintah, atau bisa dimasukkan dalam program bencana sosial,” paparnya.
Menurutnya, jika Pemprov Maluku atau Pemkab Malteng tidak membangun kembali rumah warga Desa Kariuw yang terbakar pada pekan kemarin, maka sudah tentu kepercayaan masyarakat terhadap bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakatnya, akan semakin kuat.
“Terkait permasalahan ini, ada dua bentuk kepedulian terhadap masyarakat, yakni terkait penanganan pengungsi, dan membangun kembali rumah para warga yang terbakar akibat perselisihan tersebut. Jika keduanya berjalan dengan baik, maka tidak akan ada stigma di masyarakat bahwa pemerintah tidak peduli masyarakatnya,” pungkasnya. (KRI)
Komentar