oleh

Lucky : Gubernur Tidak Hadir Itu Biasa-Biasa Saja

Ambon, BM – Menanggapi ancaman yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, Anos Yermias, pada Rapat Paripurna ke-4, Penyampaian LKPJ Gubernur Maluku tahun 2021, Senin (11/04/2022) kemarin, bahwa fraksi yang dikomandonya tidak akan ikut dalam pembahasan LKPJ, menurut Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, persoalan itu merupakan hal biasa-biasa saja.

Pasalnya, lanjut Lucky yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD PDIP Maluku, ketidakhadiran orang nomor satu di provinsi ini, sudah diinformasikan kepada pimpinan dewan.

“Pak Gubernur sampaikan langsung kepada Ketua dan Sekretaris DPRD Maluku, soal ketidakhadiran beliau,” demikian kata Lucky Wattimury kepada BUMIMALUKU.COM, Selasa (12/04/2022).

Pada penyampaian tersebut, kata Lucky, sekaligus menugaskan Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Orno, menggantikan beliau menghadiri Paripurna tersebut untuk menyampaikan pidato Gubernur Maluku.

Lucky menjelaskan, awalnya sehari sebelum Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Gubernur Maluku, Minggu (10/04/2022), mantan Dankor Brimob Polri tersebut sudah menyampaikan akan hadir dalam paripurna tersebut.

“Bahkan beliau usul, agar paripurna dilaksanakan pukul 16.00 WIT (jam 4 sore), supaya setelah selesai paripurna, bisa buka bersama,” ungkapnya

“Jadi pa Gubernur sedianya mau hadir, bukan tidak mau. Tapi karena satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir dan menugaskan Wakil Gubernur untuk mewakili,” tandasnya.

Ia mengingatkan, paripurna DPRD Maluku Senin kemarin, adalah paripurna pertama yang dilaksanakan secara langsung, dengan mempertimbangkan situasi Covid-19 yang dimungkinkan untuk digelar paripurna secara langsung.

“Tetapi sebelumnya, semua Paripurna dilakukan secara virtual, dimana Gubernur selalu hadir dan menyampaikan sambutan atau pidatonya. Kecuali ada tugas luar daerah, barulah Wagub yang ditugaskan untuk mewakili Gubernur,” ujarnya.

Dengan demikian, apa yang dikicaukan Anos Yermias selaku Ketua Fraksi Golkar, adalah hal yang biasa-biasa saja.

“Beda kalau tidak ada yang mewakili Gubernur,” tuturnya.

Sementara itu, terkait ancaman Ketua Fraksi Partai Golkar, bahwa tidak ikut dalam pembahasan LKPJ nantinya, Lucky mengatakan itu hak Fraksi Golkar mau ikut atau tidak.

Sebab, tambah Lucky, di DPRD Maluku ada delapan fraksi, dimana jika Fraksi Golkar tidak ikut pembahasan LKPJ, maka pembahasan tersebut akan tetap jalan dan rekomendasinya akan dibuat untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

“Kalau tidak ikut yang rugi Partai Golkar sendiri. Tapi saya yakin perwakilan Fraksi Golkar akan ikut dalam Panja Pembahasan LKPJ. Fraksi Golkar adalah perpanjangan tangan dari DPD Partai Golkar, dimana tugas Fraksi adalah membawa sikap politik partai di lembaga legislatif. Jadi kalau tidak ikut ya rugi sendiri,” tutupnya. (KRI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *