Ambon, BM – Anggota DPRD Provinsi Maluku asal daerah pemilihan Seram Bagian Timur (SBT), Alimudin Kolatlena mengatakan, Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendorong Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memiliki kepala desa (Kades) defenitif.
“Komisi I beberapa hari lalu melakukan pengawasan, dimana ada beberapa hal yang menjadi sorotan Komisi I dalam agenda pengawasan, yang pertama soal pemilihan Kepala Desa dan Negeri di Seram Bagian Timur (SBT) yang selama ini masih belum dilakukan oleh Pemerintah setempat, serta masih ada negeri, dan desa administratif di SBT yang belum memiliki Kades yang Definitif,” demikian dikatakan Alimudin Kolatletna, kepada wartawan, Selasa (05/04/2022) di ruang Komisi I.
Dia mengatakan, untuk sementara waktu, desa-desa administratif masih dijabat karateker.
“Desa-Desa adminstratif itu masih dipimpin aparatur sipil negara (ASN) yang notabennya Guru dan Pegawai-pegawai yang lain,” akuinya
Menurutnya, tentu hal itu berdampak bagi kerja-kerja ASN bersangkutan. Oleh karena itu pemilihan Kades segera dilakukan sehingga Desa konsen untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat di Desa.
“Basis pelayanan pemerintahan dan pembangunan itukan ada di Desa, yang berikur soal pelayanan publik di SBT yang terlihat lesu, dimana Onbusman dan beberapa lembaga telah mengeluarkan rilis bahwa pelayanan publik SBT itu buruk di beberapa Tahun belakangan,” ungkapnya.
Ia juga meminta Bupati SBT agar segera melakukan pelantikan Reformasi Birokrasi di Daerah, sehingga pelayanan-pelayanan Publik di masyarakat bisa berjalan dengan baik.
“Di Kabupaten SBT ada sebanyak 189 Desa diantaranya 49 Desa Adat, dan 140 Desa administratif, dimana dari sekian banyak Desa, ada beberapa yang belum memiliki Kades Detinitif,” pungkasnya. (KRI)
Komentar