Jakarta, BM – Menindak lanjuti arahan, sekaligus hasil pertemuan Gubernur Maluku, Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. Murad Ismail, dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia (RI), Dr. Syahrul Yasin Limpo (SYL), SH, MH pada Jumat (06/05/2022) lalu di Makassar, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah, SE dan Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, Selasa (17/05/2022) melakukan pertemuan bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc, yang didampingi Kepala Bidang Tanaman Pangan, Kepala Bidang Perkebunan dan Sub Bagian Perencanaan, guna membahas pengembangan komoditi kedelai dan jagung di Provinsi Maluku.
“Hari ini saya dan Ketua TGPP Maluku, melakukan pertemuan dengan Sekjen Kementan RI, di ruang rapat beliau. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut perintah Bapak Gubernur Maluku kepada kami berdua, untuk membicarakan pengembangan komoditi kedelai dan jagung di Provinsi Maluku,” demikian kata Kadistan Maluku, Dr. Ilham Tauda, kepada BUMIMALUKU.COM, Selasa (17/05/2022).
Dari pertemuan tersebut, kata Tauda, Sekjen Kementan RI memberikan respon positif dan meminta untuk segera menindaklanjutinya dengan pembentukan desk percepatan implementasi pembangunan padi dan kedelai di Provinsi Maluku.
“Selain itu, usulan dari Bapak Gubernur melalui Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku, adalah pengembangan kedelai seluas 5.000 Hektar dan jagung 11.500 Hektar, menggunakan konsep Integrated Farming,” ujarnya.
Sekjen Kementan RI, lanjut Tauda, juga menyampaikan agar pemetaan lokasi dilakukan dalam bentuk kawasan di Kabupaten/Kota.
Tauda menambahkan, proses pengembangan jagung dan kedelai harus memberikan dampak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat petani yang pada gilirannya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan di Provinsi Maluku.
“Oleh karena itu, harus diikuti dengan kepastian pasar sehingga dapat memberikan jaminan harga,” tandasnya.
Tidak hanya itu, Tauda juga mengatakan, dalam pengembangan kedelai dan jagung, Sekjen Kementan berharap, agar menerapkan sistem Integrated Farming dengan komoditas pertanian lainnya, seperti peternakan, hortikultura, dan perkebunan melalui Koorporasi Petani dalam rangka meningkatkan pendapatan petani sehingga berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini telah mencapai 106.
Menurutnya, sektor pertanian juga memberikan peran penting dan strategis dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Maluku yang pada tahun 2021 telah mencapai 5,3 persen, dimana kondisi ini menunjukan sektor pertanian sebagai lokomotif penggerak utama ekonomi di Maluku dan penurunan angka kemiskinan, sehingga besar harapan Bapak Menteri dan Sekjen untuk fokus dalam pengembangannya.
Untuk memformalkan upaya pengembangan jagung dan kedelai serta memberikan jaminan pasar, Tauda mengatakan, perlu dibuat perjanjian Kerjasama dengan para integrator baik dari BUMN maupun Swasta (Japfa, Pokphan, dll).
Sedangkan khusus untuk yang berkaitan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Maluku, lanjut Tauda, hal itu diminta untuk dimaksimalkan penyerapannya, sehingga dapat bermanfaat bagi penguatan modal usaha petani dengan membentuk KUR klaster pertanian melalui kerjasama dengan pihak perbankan.
Lebih jauh dikatakan Tauda, dalam kesempatan yang sama, Bapak Menteri Pertanian RI juga telah memberikan arahan terkait pengembangan jagung dan kedelai agar segera diimplementasikan sebagaimana hasil pertemuan sebelumnya dengan Bapak Gubernur bersama Bapak Ketua TGPP dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku.
“Jadi itulah hasil pertemuan bersama antara saya, Ketua TGPP Maluku dan Sekjen Kementan RI,” tutupnya. (KRI)
Komentar